Peringatkan Soal Vaksinasi, Saleh Daulay: Data Penduduk Masih Jadi Persoalan Laten

Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Ist

Vaksinasi massal yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2021 mendatang harus benar-benar memperhatikan data penerima vaksin agar tepat sasaran.

Sebab selama ini, data masyarakat masih menjadi persoalan serius yang tak kunjung dibenahi pemerintah.

"Soal pendataan, ini adalah persoalan laten yang selalu dihadapi pemerintah. Dalam konteks vaksin, datanya akan diambil dari BPJS Kesehatan, ASN, Disdukcapil, Polri," kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Kompas TV, Minggu (20/12).

Persoalan data kependudukan hingga kini belum menunjukkan data-data yang valid. Saleh Daulay memaparkan, contoh nyata yang terjadi adalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah yang diambil dari data Disdukcapil masih belum tepat sasaran.

"Data BPJS Kesehatan juga selama ini bermasalah, bansos tidak tepat sasaran, dari waktu ke waktu pemerintah perbaiki, tapi tidak bisa," tegasnya.

"Yang terbaru Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada tenaga kerja juga bermasalah. Terrcatat di BPJS Ketenagakerjaan ada 15,6 juta penerima saat dianggarkan, namun yang valid hanya 13 juta orang. Dalam konteks vaksin harus benar-benar diperhatikan," tandas anggota Komisi IX DPR RI ini.

Senada dengan Saleh, Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman juga mengamini persoalan data penduduk.

"Kita memang berhadapan dengan problem data. Ini akan terus diperbaiki karena vaksin kan juga akan dilakukan secara bertahap," kata Fadjroel Rachman.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02