Jika Terbukti Ada Penyiksaan, Penembakan Enam Laskar FPI Bisa Dibawa Ke Komisi HAM PBB

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik/Net

Kasus penembakan berujung tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) bisa dibawa ke Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyebutkan, peluang itu terbuka karena Indonesia sudah meratifikasi Convention against Torture atau Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU 5/1998.

"Bila ada bukti kuat, 6 warga sipil yang ditembak mati itu mengalami penyiksaan, hal tersebut bisa dilaporkan pada sidang Komisi HAM PBB di Geneva," ujar Rachlan di akun Twitternya, Minggu (20/12).

Hanya saja, dikatakan Rachland, Komisi HAM PBB tidak menerima aduan berdasarkan individu. Hal ini dikarenakan ratifikasi Indonesia atas International Covenant on Civil and Political Rights tidak meliputi opsi pertama kovenan yang mengatur hak setiap orang untuk mengadu.

"Sidang Komisi HAM PBB di Geneva juga tidak menerima individual complaint. Ini adalah sidang untuk menerima laporan pemenuhan HAM dari masing-masing negara anggota. Pesertanya, tentu saja, negara-negara," jelasnya.

Namun demikian, lanjutnya, ada yang mekanisme "intervention". Yaitu kewenangan yang diberikan Komisi HAM PBB kepada organisasi non pemerintah yang sudah terakreditasi.

Salah satu yang bisa dipakai dalam kasus enam laskar FPI itu, kata Rachland, adalah melalui saluran pengaduan Amnesty Internasional yang memang menjadi bagian akreditasi Komisi HAM PBB.

"Office of the High Comissioner for Human Rights adalah peserta sidang Komisi HAM PBB. Jadi, bila laporan penyiksaan disampaikan pada sidang ini, akan menarik perhatian High Commisioner. Bila sidang diyakinkan RI melanggar Konvensi Anti Penyiksaan, bisa dibuat penyelidikan," terangnya.

"Memang prosesnya tidak mudah dan panjang. Negara-negara lain harus menyetujui inisiatif penyelidikan yang biasanya ditugaskan pada Special Rapporteur PBB. Namun, bila pun RI berhasil menjegal inisiatif ini, sebagai ganti, RI wajib menyelesaikan kasus sesuai standar HAM PBB," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Gus Ami: Perusahaan Jangan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR
Politik

Gus Ami: Perusahaan Jangan P..

12 Mei 2021 12:15
Saran Din Syamsuddin: Jokowi Minta Maaf Soal Bipang Dan Umat Islam Memberi Maaf
Politik

Saran Din Syamsuddin: Jokowi..

12 Mei 2021 11:38
Kutuk Israel, MUI: Jika Dunia Mau Terbebas Dari Terorisme, Maka Penjajahan Harus Dihentikan
Politik

Kutuk Israel, MUI: Jika Duni..

12 Mei 2021 09:52
Didampingi Kapolri, Puan Maharani Tinjau Bandara Soetta Dan Tol Cikampek
Politik

Didampingi Kapolri, Puan Mah..

12 Mei 2021 09:42
Demi Perlakuan Yang Sama, Pegawai Di Setiap Lembaga Negara Harus ASN
Politik

Demi Perlakuan Yang Sama, Pe..

12 Mei 2021 08:47
Di Hari Terakhir Ramadhan, Mahfud MD Bersedih Melewatkan Kesempatan Beribadah
Politik

Di Hari Terakhir Ramadhan, M..

12 Mei 2021 08:21
Catatan Kemenhub: Mobil Yang Keluar Dari Jakarta Mencapai 138 Ribu Lebih Per Hari
Politik

Catatan Kemenhub: Mobil Yang..

12 Mei 2021 07:58
Saran Pimpinan Komisi III: Pegawai KPK Yang TMS Diprioritaskan Jadi Tenaga P3K
Politik

Saran Pimpinan Komisi III: P..

12 Mei 2021 07:35