Sebelum Salurkan BLT, Pemprov DKI Diingatkan Untuk Perbaiki Mekanisme

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono/Ist

Langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan mengubah pemberian bantuan sosial (bansos) berupa sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Kendati begitu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyarankan kepada Pemprov DKI agar sebelum menyalurkan BLT untuk terlebih dahulu memperbaiki mekanisme penyalurannya.

"Perbaiki existing data yang ada. Artinya yang berhak menerima tapi belum masuk karena saat kemarin di lapangan diberlakukan kebijakan di RT/RW yakni dibagi 2 untuk yang belum kebagian," ujar Mujiyono saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (21/12).

Selanjutnya Mujiyono meminta agar Pemprov DKI juga mengakomodir warga yang menjadi korban PHK untuk dimasukan ke dalam daftar penerima.

Kemudian untuk menghindari potensi kerumunan dan antrean saat pendistribusian bantuan, Pemprov DKI diminta menunjuk satu bank sebagai penyalur.

Politikus Partai Demokrat ini juga meminta eksekutif dan legislatif dibantu gugus tugas untuk memperketat pengawasan agar rencana pelaksanaan pemberian BLT selama 6 bulan kepada warga terdampak Covid-19 bisa berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data akan merugikan masyarakat Jakarta," pungkasnya.

Mulai Januari 2021, setiap warga terdampak Covid-19 akan menerima BLT sebesar Rp 300 ribu per bulan selama 6 bulan.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49