Tak heran jika beberapa partai politik baik nasional maupun lokal berebut mengajukan nama jagoan mereka. Untuk diajukan kepada Gubernur Aceh sebelum diserahkan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Wakil Gubernur Aceh.
"Secara strategis, ada upaya kepentingan politik dan ekonomi atau politik anggaran yang terselip untuk dapat dikuasai. Sebagai kapitalisasi atau modal politik berhadapan dengan tahun politik pada waktu yang akan datang," kata Ketua Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Aceh, Taufik A Rahim, kepada
Kantor Berita RMOLAceh, Senin (21/12).
Taufik mengatakan, beberapa partai politik nasional dan lokal merasa sangat berkepentingan untuk memperjuangkan hasrat tersebut. Bahkan, penggalangan dukungan dari pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan agama, para elite partai politik nasional dan juga lokal terus dilakukan.
Namun, Taufik mengingatkan, tidak ada makan siang gratis. Mencari dukungan juga membutuhkan tawar menawar kepentingan antara pihak yang berhasrat dan mendukung.
“Bagi masyarakat bawah, di akar rumput, hal ini tidak terlalu berpengaruh. Sehingga pemilihan wakil gubernur ini tidak akan memecah belah kehidupan masyarakat,†terang Taufiq.
Terlepas dari hasrat seluruh partai politik, menurut Taufik, semua keputusan berada di tangan Nova Iriansyah, selaku gubernur, untuk memilih atau menolak calon yang diusulkan oleh partai pengusung. Setelah diusulkan, Nova bisa saja menerima, melanjutkan, mengusulkan, atau mendiamkan kandidat usulan partai pengusung.
Menurut Taufiq, dinamika hubungan eksekutif-legislatif juga akan memiliki konsekuensi. Sulit bagi para pihak untuk mengabaikan kepentingan politik, baik dari aktor-aktor tertentu atau dari internal partai politik.
Apalagi, Taufik menambahkan, Kepala Daerah Aceh memiliki beban berat dalam mengurus Aceh pada sisa masa jabatan hingga 2022. Dia juga mengatakan masyarakat tidak terlalu berharap banyak terhadap sosok wakil gubernur.
Karena yang diharapkan oleh masyarakat adalah perubahan kehidupan menjadi lebih baik di tengah pandemi Covid-19. Maka urusan pencarian sosok wakil gubernur ini jangan sampai memecah-belah kehidupan masyarakat.
“Jangan korbankan rakyat hanya untuk mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi para elite Aceh, para aktor, serta partai politik di Aceh," kata Taufik.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Masa jabatan Wakil Gubernur Aceh yang terpilih nanti memang sangat singkat. Hanya 18 bulan. Namun, tetap menguntungkan dari sisi politik maupun ekonomi. 
