ICW: Rangkap Jabatan Risma Melanggar 2 UU

Pelanggaran itu terjadi saat Jokowi melantik Risma sebagai Meneri sosial, di mana yang bersangkutan masih menjabat sebagai walikota Surabaya.

"Pengangkatan Risma memiliki problematika tersendiri. Sebab, di waktu yang sama, ia diketahui masih menjabat sebagai Walikota Surabaya. Sehingga, praktik rangkap jabatan kembali terlihat oleh publik," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah kepada wartawan, Kamis (24/12).

Praktik rangkap jabatan itu sendiri secara gamblang sudah diakui oleh Risma dengan alasan telah mendapat izin dari Presiden Jokowi.

"Lewat pengakuan Risma, kita bisa melihat inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik. Yang pertama adalah Risma sendiri, kedua adalah Presiden RI Joko Widodo," kata Wana.

Seharusnya, pejabat publik memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan berorientasi kepada kepentingan publik. Apalagi, jika pejabat tersebut sekelas presiden dan walikota dengan prestasi yang disebut mentereng.

"Sedikitnya terdapat 2 UU yang dilanggar dengan rangkap jabatannya Risma," tegas Wana.

Pertama adalah melanggar Pasal 76 huruf h UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan secara tegas memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Kedua, melanggar Pasal 23 huruf a UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya.

Sebab jika merujuk pada Pasal 122 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menteri dan walikota merupakan pejabat negara.

"Ini menunjukkan bahwa baik dalam kapasitasnya sebagai walikota atau menteri, posisi Risma bertentangan dengan dua UU tersebut. Keputusan Presiden RI untuk membiarkan pejabat publik rangkap jabatan juga jelas bermasalah," jelasnya.

Wana menegaskan bahwa perintah UU tidak bisa dikesampingkan oleh izin presiden. Apalagi, hanya sebatas izin secara lisan.

"Pengangkatan Risma sebagai menteri tanpa menanggalkan posisi walikota bisa dinilai cacat hukum," tegas Wana.