Soal Syiah Dan Ahmadiyah, Ini Yang Sebenarnya Dimaksud Menag Gus Yaqut

Menteri Agama Gus Yaqut/Net

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas merasa pemberitaan dirinya mengenai perlindungan bagi kelompok Ahmadiyah dan Syiah telah mengalami perubahan makna. Sebab dalam pemberitaan itu seolah dirinya memberikan perlindungan khusus untuk kedua kelompok tersebut.

Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Gus Yaqut menjelaskan bahwa yang diberitakan sebenarnya bukan pendapatnya, tapi ditulis seolah seperti pendapatnya.

“Saya tidak tahu siapa itu yang berpendapat seperti itu, kok kemudian dikutip sebagai pendapat saya,” ujarnya sesaat lalu, Jumat (25/12).

Ketua Umum GP Anshor itu lantas menceritakan menceritakan duduk permasalahan munculnya berita tersebut.

Mulanya, dia dihubungi seorang wartawan yang bertanya perihal keberadaan Ahmadiyah dan Syiah. Menjawab pertanyaan itu, Gus Yaqut lantas menegaskan bahwa dirinya akan melindungi setiap warga negara.

Dalam hal ini, Gus Yaqut menggarisbawahi bahwa dia bukan melindungi organisasi Ahmadiyah dan Syiah, tapi warga negara Indonesia.

“Saya bilang soal Ahmadiyah dan Syiah itu sikap saya sebagai menteri agama, yang pertama adalah melindungi mereka sebagai warganegara. Sebagai warganegara, sekali lagi sebagai warganegara, bukan sebagai jemaat Ahmadiyah dan Syiah. Karena semua warganegara sama di mata hukum. Ini harus clear posisinya,” jelasnya.

Sementara poin kedua jawabannya berkaitan dengan ajakan agar masyarakat Indonesia mampu menjaga toleransi antar umat beragama. Dia juga menekankan bahwa Kemenag siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua organisasi tersebut.

“Jika ada perbedaan keyakinan perbedaan pendapat, antara warga Ahmadiyah dan Syiah dengan kelompok yang lain. Itu harus selalu disampaikan dengan dialog, kami Kemenag siap memfasilitasi,” bebernya.

“Itu sikap saya. Nah tiba-tiba ada berita seperti itu, gimana ceritanya! Itu sebetulnya yang saya maksud,” sambung mantan anggota Komisi II DPR itu.

Dia menekankan, pemerintah pada prinsipnya siap pasang badan jika ada perbedaan pendapat antar suku, agama, dan golongan.

“Karena ini prinsip dasar ya, negara itu prinsip dasar, sementara pemerintah ketika ada perbedaan di tengah masyarakat, yang memfasiltasi dengan dialog dan itu yang menjadi dasar itu,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kalau Moedoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan
Politik

Kalau Moedoko Berhasil Kudet..

08 Maret 2021 11:59
Dukung AHY Lawan KLB Ilegal, Ratusan Massa Padati Kantor Yasonna Laoly
Politik

Dukung AHY Lawan KLB Ilegal,..

08 Maret 2021 11:48
Di Kantor Yasonna, AHY Tunjukkan 2 Kontainer Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal
Politik

Di Kantor Yasonna, AHY Tunju..

08 Maret 2021 11:46
Didampingi 34 Pimpinan DPD, AHY Kirim Nota Keberatan Ke Kantor Yasonna Laoly
Politik

Didampingi 34 Pimpinan DPD, ..

08 Maret 2021 11:24
Jabatan Ketum Demokrat Versi KLB Ilegal Jadi Permulaan Buruknya Reputasi Moeldoko
Politik

Jabatan Ketum Demokrat Versi..

08 Maret 2021 11:24
Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah
Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten..

08 Maret 2021 11:13
Incar Hattrick Kemenangan Pada 2024, PDIP Jatim Akan Terus Perkuat Akar Rumput
Politik

Incar Hattrick Kemenangan Pa..

08 Maret 2021 10:47
Din Syamsuddin: Keputusan Yang Terbaik Adalah Pemerintah Menolak Keputusan KLB Moeldoko
Politik

Din Syamsuddin: Keputusan Ya..

08 Maret 2021 09:56