Komisi II DPR: Walikota Dan Menteri Digaji APBN, Risma Harus Mundur

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini/Ist

Sudah sepantasanya Tri Rismaharini meletakkan jabatannya sebagai Walikota Surabaya usai ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial RI.

Menurut anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, seorang menteri dilarang undang-undang merangkap jabatan.

Ia pun menyoroti Risma yang mengaku mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk tetap memerintah Surabaya. Menurutnya, hal tersebut tak elok mengingat jabatan menteri dan kepala daerah sama-sama digaji dari Anggaran pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Enggak boleh begitu. (rangkap jabatan) Tidak dapat dibenarkan karena jabatan menteri digaji melalui APBN pun demikian dengan jabatan Walikota. Itu berarti rangkap jabatan dan melanggar undang-undang.
Solusinya, Bu Risma harus meninggalkan salah satu jabatan yang dia pikul itu,” ujar Guspardi kepada wartawan, Jumat (25/12).

Saat ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai Plt Walikota Surabaya. Oleh karenanya, Guspardi mendesak agar Risma segera merelakan jabatan Walikota dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri.

“Berdasarkan surat itulah nanti Mendagri mengeluarkan surat (penunjukkan) Plt yang tentunya karena ada wakilnya, (diberikan ke) wakilnya. Jadi enggak begitu repot karena ada wakil,” tuturnya.

Hal tersebut sama seperti ketika Yasonna H Laoly diminta presiden untuk memimpin Kementerian Hukum dan HAM. Ketika itu, Yasonna masih menjadi anggota DPR dan kemudian mengundurkan diri sebagai anggota  DPR RI.

“Jadi dia (Risma) harus mengundurkan diri,” tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Syahrial Nasution: Aparat Keamanan Harus Tindak Kegiatan Ilegal Di Hotel The Hill Sibolangit
Politik

Syahrial Nasution: Aparat Ke..

04 Maret 2021 23:44
Jumat Besok Panglima TNI Dan Kapolri Ke Batam
Politik

Jumat Besok Panglima TNI Dan..

04 Maret 2021 23:28
Ilegal, Hinca Pandjaitan Desak Polisi Bubarkan Acara Jhonny Allen Dkk Di Deli Serdang
Politik

Ilegal, Hinca Pandjaitan Des..

04 Maret 2021 22:50
Lieus Sungkharisma: Biksu Dan Bhante Akan Sembahyang Di Candi Borobudur, Terima Kasih Pak Ganjar
Politik

Lieus Sungkharisma: Biksu Da..

04 Maret 2021 22:26
Syahrial Nasution: 'Orang-orang Liar' Sudah Dipecat, Tidak Berhak Mengatasnamakan Partai Demokrat
Politik

Syahrial Nasution: 'Orang-or..

04 Maret 2021 22:19
Twitter Andi Arief Diretas Setelah Ungkap Manuver Moeldoko, Sebut Ulah Kakak Pembina
Politik

Twitter Andi Arief Diretas S..

04 Maret 2021 21:57
Sidang Gratifikasi Mantan Bupati Lamteng, Cak Imin Disebut Terima Duit Rp 40 Miliar
Politik

Sidang Gratifikasi Mantan Bu..

04 Maret 2021 21:37
Sudah Dibantah Pusat, Kegiatan Mengatasnamakan GAMKI Di Deliserdang Bodong
Politik

Sudah Dibantah Pusat, Kegiat..

04 Maret 2021 21:32