Jusuf Kalla: Defisit 1.000 Triliun Lebih, Bisa Jadi 40 Persen APBN Cuma Bayar Cicilan Utang Bunga

Ketua Dewan Etik Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Jusuf Kalla dalam webinar bertema Masalah Strategis Kebangsaan Dan Solusinya/RMOL

Begitu dikatakan Ketua Dewan Etik Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Jusuf Kalla dalam webinar bertema 'Masalah Strategis Kebangsaan Dan Solusinya', Minggu malam (27/12).
"Jadi upaya kita untuk mengatasi pandemi itu ya masalah nasional. Karena semua sumber masalah ialah pandemi," kata Jusuf Kalla dalam kesempatan tersebut.
Menurutnya, bila bicara sebab akibat, jebloknya ekonomi Indonesia saat ini tak bisa dilepaskan dengan Covid-19. Hal tersebut diperparah dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sebelumnya juga sudah defisit.
"Defisit APBN kita lebih dari 1.000 triliun. Saya kira ini menjadi sejarah ekonomi kita, inilah yang tertinggi," lanjut mantan Wakil Presiden RI ini.
Bila hal ini tak segera dibenahi pemerintah, maka bukan tidak mungkin ekonomi semakin terperosok lebih dalam dan akan memunculkan masalah-masalah baru.
"Masalah berikutnya, nanti bisa-bisa 30-40 persen daripada anggaran kita tahun berikutnya hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang, itu yang akan kita hadapi," tandasnya.
Dalam webinar tersebut, turut hadir pula secara daring di antaranya Ketua Dewan Penasihat MN KAHMI Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pakar MN KAHMI, Mahfud MD serta beberapa lainnya.

EDITOR: DIKI TRIANTO
Tag:
Kolom Komentar
Video
Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar
Ubi jalar atau ketela rambat adalah bahan pangan lokal yang berasal dari kelompok umbi-umbian. Di Indonesia Ubi Jalar se..
Video
Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta
Kali ini Pemandangan Gunung Gede Pangrango terekam lewat unggahan video Instagram milik Ari Wibisono. quot;Alhamdulill..
Video
Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024
Beberapa hari ini muncul hasil survei tokoh potensial pemimpin nasional tahun 2024 mendatang. Ada Parameter Politik Indo..