LPPI: Jangan Liat Suku Dan Agama, Siapapun Putra Terbaik Bangsa Punya Hak Jadi Kapolri

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pers/Ist

Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPII) menyesalkan sejumlah pihak yang merasa aneh bila Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz nantinya dijabat oleh seseorang yang bukan beragama Islam atau non muslim. Pernyataan itu sangat tendensius dan tidak dapat dibenarkan oleh Pancasila. Sebab, siapapun putra terbaik bangsa memiliki hak dan kedudukan yang sama jika memenuhi syarat menjadi Kapolri.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/12).

"Kami sangat menyanyangkan pernyataan soal jabatan Kapolri harus beragama Islam. Kami menganggap pernyataan itu kurang tepat dan di anggap tidak layak di sampaikan di hadapan publik," kata Dedi Siregar.

Dedi mengatakan, syarat utama seseorang bisa menduduki jabatan Kapolri itu seharusnya melihat figur tersebut memiliki rekam jejak, integritas, profesional, memiliki prestasi mumpuni dan jenjang kepangkatan yang cukup.

"Hal utama yang penting dan harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa UU Nomor 2/2002 tentang Polri pun sudah jelas dan tegas tidak mencantumkan persyaratan harus agama tertentu untuk mengisi jabatan Kapolri," tegasnya.

Menurut Dedi, Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keanekaragaman dan kemajemukan budaya dan latar belakang yang berbeda. Sebagai negara yang memiliki masyarakat dengan kehidupan multikultural harusnya menjadi kekuatan untuk terus memegang erat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Artinya, siapa pun putra terbaik bangsa tanpa melihat latar belakang suku dan agama semua mempunyai kesempatan  untuk menduduki posisi sebagai Kapolri," tegasnya.

Dedi lantas mencontohkan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo yang juga masuk dalam bursa pencalonan Kapolri. Pria kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 itu merupakan perwira jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 salah satu calon Kapolri dengan segudang prestasi.

Listyo Sigit, kata Dedi, mampu mengungkap peristiwa atas terjadinya kebakaran di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), ia juga berhasil  melakukan penangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Malaysia. Itu merupakan salah satu point meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi Polri.

Selain itu, Listyo Sigit juga mampu mengkonsolidasikan jajarannya agar dapat menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di masa pandemi Covid-19, yang salah satu tugasnya melakukan pencegahan dan pengungkapan kejahatan terhadap maraknya penimbunan bahan makanan, kejahatan siber, impor/ekspor APD dan kejahatan obat-obatan.

"Selain itu juga beliau menjadi penanggung jawab Satgas V Gakkum Aman Nusa, Penegak Hukum Selama Pandemi Covid-19, dalam rangka bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Fokus utamanya yakni pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum," kata Dedi.

Masih kata Dedi, Komjen Listyo Sigit juga meminta Tim Satgas V Gakkum Operasi Aman Nusa II Polri membantu pemerintah mengawasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial (bansos) di berbagai daerah. Hal iyu bertujuan agar tidak terjadi pemotongan dana hingga tidak sampainya bansos kepada masyarakat.

"Menyoal sosok sebagai Kapolri semua punya kesempatan yang sama jika berprestasi dan kepangkatan untuk menduduki posisi sebagai Kapolri dan kami berharap kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kemarin, hari ini, dan ke depan terus dibangun atas semangat kebangsaan yang menghargai keberagaman. Baik suku, agama, ras, maupun golongan," pungkasnya.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02