Pakar: Aplikasi Jaga Desa Kejagung Permudah Monitoring Cegah Penyelewengan Dana Desa

Ilustrasi

Aplikasi Jaga Desa yang dibuat oleh Kejaksaan Agung memberikan manfaat dalam monitoring kegiatan penggunaan dan penyerapan dana desa guna meminimalisir terjadinya penyelewengan.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menyebutkan, aplikasi Jaga Desa sebagai upaya bentuk transparansi mengawasi penggunaan dana desa agar digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Titik beratnya pencegahan, sifatnya pencegahan jangan secara penindakan, oleh karena itu lagi-lagi fungsi Kejaksaan ini dalam kaitannya dengan memberikan kesadaran bagi Desa agar dia benar dalam melaporkan, utamanya benar dalam menggunakan,” ujar Asep, Rabu (30/12).

Menurutnya, rumitnya peraturan sistem penggunaan dan pelaporan dana desa membuat tidak sedikit aparat desa yang masih kebingungan atau ragu untuk membelanjakan anggaran karena khawatir terjerat permasalahan hukum.

“Memang salah satu problem kekhawatiran kita itu adalah dana desa itu tidak sesuai dengan peruntukan karena di desa kadang-kadang memang problemnya bukan karena ada korupsi secara sengaja, tapi karena mereka tidak tahu sistem pelaporan, pencatatan pelaporan pertanggungjawaban,” tuturnya.

Aplikasi Jaga Desa, lanjutnya, juga dapat digunakan sebagai wadah konsultasi antara kepala desa maupun aparatur desa dengan penegak hukum karena di dalamnya terdapat ruang tanya jawab.

"Sehingga jika ada desa yang ragu mengenai penggunaan anggaran untuk kegiatan yang belum dilakukan akan diberikan penjelasan secara hukum," ucapnya.

Untuk itu, kata Asep, Jaksa tidak hanya memberikan konsultasi melainkan juga memberikan pendampingan. Dengan jumlah desa yang banyak sementara SDM Jaksa yang terbatas maka, Kejaksaan Agung perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap desa.

“"Bagus kalau kejaksaan buat MoU kerjasama dengan kalangan kampus, dengan ormas yang sudah dilatih oleh Kejakasaan bagaimana supaya tertib dalam pembukuan, tertib dalam pelaporan,” jelasnya.

Asep berharap, dana desa bersumber dari APBN yang nilainya besar itu dapat digunakan sebesar-besar untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Desa.

”Mudah-mudahan dana desa yang dialokasikan sangat besar dari APBN itu, betul-betul dapat mengangkat cepat kesejahteraan masyarakat Desa, harapannya begitu,” demikian Asep.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

AHY: 3 Syarat KLB Demokrat Tidak Dipenuhi Peserta KLB Ilegal Di Deliserdang
Politik

AHY: 3 Syarat KLB Demokrat T..

05 Maret 2021 18:04
Aspirasi Anak Perlu Diserap Melalui Musrenbang, Terlebih Masa Pandemi Covid-19
Politik

Aspirasi Anak Perlu Diserap ..

05 Maret 2021 17:54
Jerumuskan Presiden, Relawan JoMan Desak Pencopotan Bahlil Lahadalia Dan M. Lutfi
Politik

Jerumuskan Presiden, Relawan..

05 Maret 2021 17:37
Tak Ingin Jokowi Disalahkan Atas Pernyataan
Politik

Tak Ingin Jokowi Disalahkan ..

05 Maret 2021 17:33
Bakal Pecat Kader Yang Membelot, Demokrat Kabupaten Bekasi Pertanyakan Status Peserta KLB Sibolangit
Politik

Bakal Pecat Kader Yang Membe..

05 Maret 2021 17:27
Tanggapi Santai Gerakan KLB Sibolangit, DPP Demokrat: Itu Kan Bodong
Politik

Tanggapi Santai Gerakan KLB ..

05 Maret 2021 17:21
Kopi Boyolali Tembus Pasar Eropa, LaNyalla Berharap Daerah Lain Tingkatkan Produk Andalan
Politik

Kopi Boyolali Tembus Pasar E..

05 Maret 2021 17:11
Hengky Luntungan Jadi Sosok Yang membuka KLB Ilegal Deli Serdang, Begini Pidatonya
Politik

Hengky Luntungan Jadi Sosok ..

05 Maret 2021 17:03