Pelarangan FPI Butuh SKB 6 Lembaga, Mujahid 212: Apa Karena Alat Bukti Hukum Tidak Kuat?

FPI/Net

Sikap berbeda ditunjukkan pemerintah saat membubarkan dan melarang ormas Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia berkegiatan.

Pengacara khusus Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) Damai Hari Lubis mengurai bahwa pembubaran HTI hanya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Satu SK itu cukup untuk mencabut status ormas HTI tersebut. Sementara untuk FPI, pemerintah membutuhkan Surat Keputusan Bersama dari 6 pimpinan kementerian/lembaga negara, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menkumham, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

“Apakah oleh karena tidak kuatnya alat bukti hukum pembubaran, hingga Kemenkumham khawatir tanggung jawab ke depannya bila sendirian?" ujar mujahid 212 itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/12).

Atas pembubaran FPI ini, Damai menilai bahwa secara hukum, legalitas pembubaran perlu diuji. Apalagi pemerintah terkesan seperti tidak punya kejelasan hukum atau asas legalitas yang cukup untuk pembubaran FPI ini.

“Sehingga butuh melibatkan lembaga-lembaga lain selain Kemenkumham," kata Damai.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50