GMNI: Pembubaran FPI Berdampak Positif Bagi Demokrasi Indonesia

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino/RMOL

Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI.

Merespons keputusan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Arjuna Putra Aldino menilai, keputusan tersebut berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dijelaskan Arjuna, syarat demokrasi berjalan sehat diperlukan adanya penindakan hukum yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang berupaya memaksakan kehendak melalui cara-cara kekerasan.

"Saya kira keputusan ini tidak selalu berdampak negatif terhadap demokrasi. Menindak tegas kelompok yang berupaya memaksakan kehendak melalui cara-cara kekerasan justru diperlukan untuk melindungi demokrasi", demikian kata Arjuna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/12).

FPI dalam pandangan Arjuna bukan kategori civil society.

Kata Arjuna, FPI masuk kategori milisi sipil yang dibentuk oleh kekuasaan Orde Baru yang justru untuk merusak demokrasi melalui gerakan etno-religius yang ekstrim.

Arjuna menyebutkan, pemerintahan yang menganut sistem demokrasi tidak memiliki kewajiban untuk mentolerir kelompok yang berperilaku uncivil (melawan hukum).

FPI di mata Arjuna hanyalah alat Oligarki bukan civil society.

"Demokrasi hanya berlaku untuk civil society, yakni kelompok masyarakat yang menghormati aturan main (rule of law) demokratis. Tidak berlaku untuk kelompok yang berwatak uncivil," tambah Arjuna

Selain itu, menurut Arjuna kelompok yang mengusung ideologi mayoritarianisme cenderung menghambat kemajuan demokrasi.

Selama ini, FPI kerap menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai kepentingannya.

Pola gerakan FPI yang semacam itu, dalam pandangan Arjuna akan menciptakan instabilitas dan kemunduran demokrasi.

"Bung Karno pernah berkata bahwa negara ini didirikan dari semua untuk semua. Bukan hanya untuk kelompok mayoritas. Sehingga Ideologi mayoritarianisme berbahaya dan merusak demokrasi dan bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika," tutur Arjuna

Arjuna juga merekomendasikan agar SKB ini dijalankan semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga tidak menciptakan kebingungan di masyarakat.

"SKB ini harapannya bisa menjadi kebijakan yang solid di semua level institusi negara baik pusat maupun daerah," pungkas Arjuna.

Kolom Komentar


Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Didambakan Tapi Sulit Jadi Kenyataan, Koalisi Poros Islam Bisa Saja Usung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Politik

Didambakan Tapi Sulit Jadi K..

19 April 2021 11:59
Siang Ini, Anies Akan Sampaikan LKPJ 2020 Di Rapat Paripurna DPRD DKI
Politik

Siang Ini, Anies Akan Sampai..

19 April 2021 11:48
Rizal Ramli: Marhaenisme Jadi Ideologi Keberpihakan Bung Karno Ke Petani Gurem, Kok Tega-teganya PDIP Dukung Impor Pangan?
Politik

Rizal Ramli: Marhaenisme Jad..

19 April 2021 11:44
Pemindahan Aset BUMN Ke LPI Diduga Bertentangan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Politik

Pemindahan Aset BUMN Ke LPI ..

19 April 2021 11:43
Nabil Haroen: Kalau Larangan Mudik Mengambang Tidak Akan Efektif
Politik

Nabil Haroen: Kalau Larangan..

19 April 2021 11:13
Soal Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Gus Yasin: Akibat Penafsiran Toleransi Yang Kebablasan
Politik

Soal Penistaan Agama Jozeph ..

19 April 2021 11:10
Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipanggil Ke Istana, Terkait Reshufle?
Politik

Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipan..

19 April 2021 10:48
Dikabarkan Ada Di Jerman, PPP Desak Kemlu-Kemenkumham Cabut Paspor Joseph Paul Zhang
Politik

Dikabarkan Ada Di Jerman, PP..

19 April 2021 10:38