Tantangan keberanian itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (31/12).
Salah satu yang strategis adalah implementasi penegakan hukum. Dedi mencontohkan misteriusnya Harun Masiku hingga belum tertangkap adalah tantangan berat Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan publik,
"Jokowi perlu meningkatkan kepercayaan publik, terkait penegakan kasus pidana korupsi, OTT KPK yang menjerat dua menteri. Dan yang penting adalah hilangnya Harun Masiku," demikian kata Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/12).
Secara khusus Dedi menyatakan, meski KPK adalah lembaga independen, Presiden Joko Widodo perlu meyakinkan bahwa KPK harus bekerja profesional dan tidak tebang pilih.
Selain itu, dijelaskan Dedi, usai kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) awal Nopember lalu berujung kerumunan dan kegaduhan nasional.
Sejauh ini, Dedi merasa Presiden Jokowi telah gagal membangun konsolidasi sosial diantar para elite hingga level masyarakat terbawah.
Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah koordinasi antar pegawai lembaga yang sama tapi nyaris jarang ketemu.
Memasuki tahun 2021, Dedi mengusulkan paska perombakan kabinet Indonesia Maju, tujuannya konsolidasi publik banyak ditemui di daerah-daerah terpencil.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.