Pengamat: Represi Pada Ormas Kesalahan Fatal Yang Bertentangan Dengan UUD 1945

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun/Net

Negara wajib menjamin kebebasan para warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945.

Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyikapi pembubaran  Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah.

Dia menjelaskan bahwa para pendiri bangsa telah secara progresif menetapkan hak-hak dasar setiap warga negara. Hak-hak itu termasuk hak berserikat, berkumpul, dan berorganisasi yang jadi syarat kehidupan berdemokrasi tumbuh.

“Artinya, melakukan represi terhadap ormas adalah kesalahan fatal. Bertentangan konstitusi UUD 1945 juga sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/1).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD harus paham tentang prinsip-prinsip demokrasi yang tidak boleh diganggu. Berdasarkan gagasan penting Henry Bertram Mayo dalam buku An Introduction to Democratic Theory (1960), terdapat sejumlahprinsip demokrasi yang tidak boleh diganggu karena menjadi sebab suatu negara disebut mempraktikkan sistem demokrasi.

"Di antaranya adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, termasuk keanekaragaman organisasi masyarakat," jelas Ubedilah.

Sehingga kata Ubedilah, negara wajib menjamin tegaknya keadilan dengan tidak semena-mena membubarkan Ormas seperti FPI. Keadilan dalam perkara hukum hanya boleh diputus di pengadilan.

“Pembubaran ormas itu perkara hukum dan hanya boleh diputuskan di meja pengadilan bukan di meja kekuasaan," tegas Ubedilah.

Apalagi, sambungnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang di dalamnya memuat argumen pembubaran ormas sepatutnya melalui pengadilan.

"Ormas FPI bersalah atau tidak biarlah pengadilan yang akan memutuskan, bukan penguasa. Indonesia ini negara hukum yang menganut konsepsi rechstaat (negara hukum) bukan machstaat (negara kekuasaan). Jika yang dipakai adalah logika machstaat, ini kesalahan fatal dalam berdemokrasi," pungkas Ubedilah.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Dukungan Mantan Walikota Solo Ke Nanan Peringatan Untuk Puan
Politik

Dukungan Mantan Walikota Sol..

21 April 2021 00:08
Kemendikbud Akhirnya Mengakui Tak Sengaja Hapus Hasyim Asy'ari Dari Kamus Sejarah
Politik

Kemendikbud Akhirnya Mengaku..

20 April 2021 23:57
Ucapan Selamat Dari AHY Ke PKS: Semoga Semakin Solid Dan Istiqomah Memperjuangkan Aspirasi Rakyat
Politik

Ucapan Selamat Dari AHY Ke P..

20 April 2021 22:53
Dikabarkan Masuk Kabinet Jokowi, Witjaksono Dapat Dukungan NU Lampung
Politik

Dikabarkan Masuk Kabinet Jok..

20 April 2021 22:45
Cek Persiapan PSU Di Daerah, Ketua Bawaslu: Tolong Pelajari Putusan MK Dengan Seksama!
Politik

Cek Persiapan PSU Di Daerah,..

20 April 2021 22:43
Pengamat: Bobby Nasution Harus Bisa Bedakan Posisi Sebagai Walikota Dan Menantu Jokowi
Politik

Pengamat: Bobby Nasution Har..

20 April 2021 21:55
Buntut Hilangnya Mata Pelajaran Pancasila Dari Kurikulum Wajib, PB HMI Minta Nadiem Ikut Di Reshuffle Jokowi
Politik

Buntut Hilangnya Mata Pelaja..

20 April 2021 21:34
HUT Ke-19 PKS: Semoga Allah SWT Mengangkat Semua Kesulitan Bagi Bangsa Yang Kita Cintai
Politik

HUT Ke-19 PKS: Semoga Allah ..

20 April 2021 21:21