Di Mata Sudra, Pembubaran FPI Adalah Bentuk Ketegasan Pemerintah

Simpatisan FPI/Net

Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap ormas yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Langkag itu juga jadi pelajaran bagi ormas lain agar tidak coba-coba mengganggu prinsip dalam bernegara.

Penilaian itu sebagaimana dikatakan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahap dalam menyikapi perihal sikap pemerintah yang membubarkan FPI.

"Bersikaplah sebagaimana ormas yang berlandaskan Pancasila. Jangan nama dan jargonnya saja Pancasila, tetapi kelakuan tidak pancasilais. Justru meresahkan masyarakat," kata Fadhli kepada wartawan, Jumat (1/1)

Menurutnya, ormas seharusnya menjadi perpanjangan tangan program pemerintah untuk menyukseskan agenda kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan.

"Bukan sebaliknya," imbuhnya.

Fadhli menilai ormas yang aktivitasnya tidak sesuai aturan bisa jadi karena minimnya pembinaan, pengawasan, dan penindakan. Akhirnya, ormas hanya menjadi perpanjangan tangan segelitir elite tertentu untuk menjaga aset berharga mereka.

"Makanya tidak heran jika ormas banyak yang beralih fungsi menjadi beking. Mereka tidak lagi bergerak atas nama menggerakkan program pemerintah tetapi kepentingan segelintir orang, yang pada akhirnya mudah dibenturkan dengan pihak lainnya," ujarnya.

Dia berharap ke depan pembinaan terhadap ormas semakin diintensifkan, khususnya soal bela negara. Selain itu, dia menilai pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus, terkait anggaran.

"Jadi jangan sampai mereka turun ke jalan karena kekurangan pembiayaan. Bagi ormas yang kira-kira dinilai sudah mulai meresahkan tentu perlu ada pengawasan dan penindakan tegas, kalau perlu pembubaran," pungkasnya.

Pemerintah resmi melarang kegiatan, pengunaan atribut dan simbol FPI mulai Rabu, 30 Desember 2020. Pembubaran FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

SKB ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.

Pemerintah menilai FPI sering melanggar ketentuan hukum. Sebanyak 35 orang anggota/pengurus FPI terlibat tindak pidana terorisme, 206 terlibat berbagai tindak pidana umum lain. Pemerintah juga mengantongi bukti FPI mendukung ISIS.

Secara de jure, FPI sebenarnya sudah bubar sejak Juni 2019 karena tidak memenuhi syarat SKT. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya.

Kolom Komentar


Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Didambakan Tapi Sulit Jadi Kenyataan, Koalisi Poros Islam Bisa Saja Usung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Politik

Didambakan Tapi Sulit Jadi K..

19 April 2021 11:59
Siang Ini, Anies Akan Sampaikan LKPJ 2020 Di Rapat Paripurna DPRD DKI
Politik

Siang Ini, Anies Akan Sampai..

19 April 2021 11:48
Rizal Ramli: Marhaenisme Jadi Ideologi Keberpihakan Bung Karno Ke Petani Gurem, Kok Tega-teganya PDIP Dukung Impor Pangan?
Politik

Rizal Ramli: Marhaenisme Jad..

19 April 2021 11:44
Pemindahan Aset BUMN Ke LPI Diduga Bertentangan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Politik

Pemindahan Aset BUMN Ke LPI ..

19 April 2021 11:43
Nabil Haroen: Kalau Larangan Mudik Mengambang Tidak Akan Efektif
Politik

Nabil Haroen: Kalau Larangan..

19 April 2021 11:13
Soal Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Gus Yasin: Akibat Penafsiran Toleransi Yang Kebablasan
Politik

Soal Penistaan Agama Jozeph ..

19 April 2021 11:10
Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipanggil Ke Istana, Terkait Reshufle?
Politik

Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipan..

19 April 2021 10:48
Dikabarkan Ada Di Jerman, PPP Desak Kemlu-Kemenkumham Cabut Paspor Joseph Paul Zhang
Politik

Dikabarkan Ada Di Jerman, PP..

19 April 2021 10:38