Survei LKPI: Golkar Tertinggi Kedua, Gerindra Melorot Ke Posisi Ketujuh

Partai Golkar/RMOL

Sebanyak 87,7 persen responden menyatakan bahwa prilaku korupsi yang dilakukan kader partai politik akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Arifin Nur Cahyono dalam rilis survei terbaru, Sabtu (2/1).

LKPI melakukan survei jajak pendapat masyarakat Indonesia terhadap pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 dan persepsi masyarakat terhadap politik Indonesia oleh LKPI.

Hasilnya, ketika 1.225 responden diberikan pertanyaan parpol mana yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini, maka PDI Perjuangan berada di posisi teratas disusul Partai Golkar. Adapun Partai Gerindra melorot ke posisi ketujuh.

Arifin Nur Cahyono mengatakan, itu akibat kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol di tingkatan menteri di kabinet Jokowi-Maruf Amin. Yaitu, Menteri KKP Edhy Prabowo (Gerindra) dan Mensos Juliari Batubara (PDIP).

"Dua menteri ini memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra," ucap dia.

Ditambah, persepsi masyarakat juga negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf yang masih banyak korupsi.

"Sementara Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, Partai Nasdem, PKS dan PSI menjadi tempat pelarian pilihan masyarakat yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini," demikian Arifin Nur Cahyono.

Ini elektabilitas parpol hasil survei LKPI:

PDI Perjuangan (17,8 persen)
Partai Golkar (15,2 persen)
Partai Demokrat (10,8 persen)
PKB (8,8 persen)
Partai Nasdem (8,1 persen)
PKS (6,9 persen)
Partai Gerindra (6,6 persen)
PSI (4,2 persen)
PAN (3,1 persen)
PPP (2,9 persen)
Partai Hanura (1,6 persen)
Parpol lain di bawah 0,5 persen.

Sebanyak 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020. Ini menunjukan bahwa persepsi korupsi di masyarakat negatif, termasuk di masa pandemi Covid-19.

Hal ini juga menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif.

Dan dari hasil survei, 79,8 persen responden menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol yang ada di pemerintahan dan legislatif.

Sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol. Dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol, dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.

LKPI melakukan survei pada 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang yang tersebar secara provosional di 34 provinsi di Indonesia, dengan sample Metode Mix-Mode karena riset yang dilakukan di era pandemi Covid-19 yang membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka.

Karena itu, survei jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak. Survei melalui telepon ini menggunkan petugas wawancara yang telah dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer.

Margin of error
survei LKPI ini sebesar kurang lebih 2,8 persen, pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49