Komentari Pembubaran FPI, Rocky Gerung: Konstruksi Hukumnya Enggak Jelas, Memang Dicari-cari Aja

Rocky Gerung (sebalah kanan)/Repro

Pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah dinilai rancu dari sisi konstruksi hukum. Pasalnya, jika ditemukan unsur pidana dari anggota FPI maka tidak seharusnya organisasinya yang justru dibubarkan.

Begitu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung saat berbincang dengan Wartawan Senior Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, dikutip Sabtu (2/1).

"Kita pergi pada konstruksi hukumnya. Yang dilarang pasti adalah kejahatan, kalau kebaikan bagaimana dilarang? hukumnya bilang begitu. Jadi, UU selalu melarang yang buruk. Sekarang kalau yang buruk adalah FPI melakukan kekerasan, maka dia dilarang. Yang dilarang adalah perbuatan kekerasannya bukan FPI-nya yang dilarang," kata Rocky Gerung.

"Jadi, anggota FPI-nya dibawa ke pengadilan bukan FPI-nya yang dibubarin," imbuhnya menegaskan.

Menurut Rocky, atas dasar konstruksi yang rancu itu maka menjadi wajar apabila warga negara akan bertanya kepada pemerintah tentang pembubaran FPI tersebut. Sebab, kata dia, pembubaran FPI memang terkesan mengada-ada.

"Kalau pemerintah melarang FPI orang bertanya, apa yang dilarang? Yang bisa dilarang itu adalah tindakan, bukan pikiran, pikiran itu enggak bisa dilarang," ujarnya.

"Jadi, konsepnya enggak jelas, bukan enggak jelas, memang dicari-cari aja itu," sambung Filsuf asal UI itu.

Apalagi, masih kaya Rocky, status hukum FPI sudah dicabut sejak 2019 lalu. Lantas, ia merasa heran dengan konteks pembubaran FPI yang dimaksud Pemerintah melalui mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Ya kalau statua hukumnya sudah dicabut 2019, kan ngapain dilarang lagi? Ini kan yang mesti dibatalkan status hukum. Jadi sekali lagi, dari segi konsep itu udah kacaw. Kalau mau melarang ya larang perbuatan yang buruk itu," demikian Rocky Gerung.

Kolom Komentar


Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021
Video

RMOL World View • Diplomasi Halal Saat Pandemi

Senin, 08 Maret 2021

Artikel Lainnya

Tidak Cerminkan Kepemudaan, Andriyana: Mustahuddin Ketuaan Jadi Plt Ketum KNPI
Politik

Tidak Cerminkan Kepemudaan, ..

08 Maret 2021 22:52
Demokrat: Seusai Pernyataan Mahfud MD, Kami Berhak Nyatakan KLB Deli Serdang Abal-abal
Politik

Demokrat: Seusai Pernyataan ..

08 Maret 2021 22:34
Koneksi Dengan Bisnis Baik, Andi Arief Yakin Moeldoko Aktor Take Over Demokrat Dengan Transaksional
Politik

Koneksi Dengan Bisnis Baik, ..

08 Maret 2021 22:06
GN Tolak Diajak Kudeta AHY, Gde Siriana: GN Tunjukkan Tetap Jadi Teman Seperjuangan SBY
Politik

GN Tolak Diajak Kudeta AHY, ..

08 Maret 2021 22:05
Komite IV DPD: Bank Syariah Optimis Tumbuh Dan Mampu Lalui Masa Pandemi
Politik

Komite IV DPD: Bank Syariah ..

08 Maret 2021 21:14
Dua Petanda Buruk Akan Menghantui Jokowi Jika Dingin Sikapi Konflik Moeldoko-Demokrat
Politik

Dua Petanda Buruk Akan Mengh..

08 Maret 2021 21:04
Disambangi Ridwan Kamil, Diaz Hendropriyono: Kang Emil Adalah Imam Yang Luar Biasa
Politik

Disambangi Ridwan Kamil, Dia..

08 Maret 2021 20:47
Muslim Butarbutar: Mubes Kosgoro Sebagai Ormas Pendiri Partai Golkar Legal, Wajar Dibuka Airlangga Hartarto
Politik

Muslim Butarbutar: Mubes Kos..

08 Maret 2021 20:29