GP Ansor Minta Publik Tidak Khawatirkan Maklumat Kapolri Soal Pelarangan FPI

Menurut Aam sapaan karibnya, Polri sudah menegaskan bahwa terkait dengan pasal 2 d Maklumat Kapolri hanya berlaku bagi konten yang membahayakan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aam menyebutkan, konten yang dimaksud aparat kepolisian adalah yang bernuansa suku agama, ras dan antar golongan (SARA) dan provokasi yang rentan memcah belah bangsa.

GP Ansor, kata Aam, yang perlu digaris bawahi adalah saat ini negara sedang membubarkan dan melarang kegiatan FPI karena membahayakan NKRI.

Ia mengimbau kepada seluruh insan pers dan kelompok sipil untuk tidak khawatir dalam menjalankan tugasnya, sejauh tidak mengoyak NKRI.

"Sudah digarisbawahi masalah pasal (2d) yang berkaitan dengan yang membahayakan negara kesatuan, konten-konten yang berkaitan dengan SARA, provokasi dan lainnya. Kalau di luar itu gak ada yang perlu dipermasalahkan," demikian kata Aam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/1).

Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri ELSAM, ICJR, LBH Pers, PSHK, YLBHI, LBH Masyarakat, KontraS, PBHI, IMPARSIAL meminta Maklumat Kapolri untuk direvisi karena dinilai melanggar konstitusi dan kaidah pembatasan Hak Asasi.

Beberapa organisasi pers seperti PWI, AJI, IJTI dan JMSI juga menyatakan sikap menolak Maklumat Kapolri karena dikhawtairkan membahayakan bagi tugas kerja jurnalistik.

Dalam Maklumatnya, Kapolri meminta masyarakat untuk tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI melalui situs ataupun media sosial.