Pakar Hukum: Organisasi Perubahan FPI Tetap Harus Dilarang Jika Berideologi Sama

Indriyanto Seno Adji/Net

Pelarangan kegiatan dan aktifitas Front Pembela Islam (FPI) harus diartikan secara utuh terhadap segala bentuk organ dan perubahannya.

Begitu dikatakan pakar hukum, Indriyanto Seno Adji terhadap dinamika transformasi Front Pembela Islam yang berubah menjadi Front Persatuan Islam.

Pasalnya, dikatakan Seno, FPI dibubarkan karena dianggap menyimpang berdasarkan UU 16/2017 tentang Organisasi Masyarakat terutama soal ideologi negara.

Sehingga, lanjutnya, jika FPI berubah menjadi Front Persatuan Islam tetap harus dilarang apabila tetap membawa ideologi organisasi lama yang dibubarkan melalui surat keputusan bersama (SKB) enam menteri.

"Karenanya pelanggaran terhadap larangan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang baru, apalagi dengan visi misi yang tetap tidak mengakui Pancasila, UUD 45 dan NKRI," ujar Seno kepada wartawan, Sabtu (2/1).

"Dari sisi hukum, identitas FPI ini layak dianggap sebagai OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) yang ilegal sifatnya, apalagi bila aktifitas dan kegiatannya terdapat dan ditemukan substansi penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiyah dan memunculkan nama dan kata NKRI bersyariah," imbuhnya menjelaskan.

Seno pun menyarankan kepada pemerintah untuk betul-betul mengkaji Front Persatuan Islam yang dideklarasikan sebagai organisasi baru pengganti Front Pembela Islam.

Dia menekankan, jika ditemukan ideologi organisasi yang sama pada organisasi FPI versi baru itu. Maka, pemerintah bisa menolak jika didaftarkan legalitasnya.

"Perubahan nama dan bentuk baru organisasi terlarang yang tetap berbasis negara khilafah Islamiyah adalah bentuk pembangkangan terhadap kekuasan negara dan konstitusi yang sah dan karenanya melanggar hukum yang harus ditindak secara tegas," tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Menilai Banyaknya OTT Adalah Bukti Keberhasilan KPK
Politik

Survei KedaiKOPI: Mayoritas ..

25 Januari 2021 19:22
Mentan: Izin Ketua, Saya Mohon Maaf Dan Mohon Didukung
Politik

Mentan: Izin Ketua, Saya Moh..

25 Januari 2021 18:34
Sandiaga Uno Berencana Berkantor Di Bali, Pelaku Parekraf Sambut Baik
Politik

Sandiaga Uno Berencana Berka..

25 Januari 2021 18:19
Dicecar Komisi IV DPR Soal Daging Sapi, Mentan Malah Curhat
Politik

Dicecar Komisi IV DPR Soal D..

25 Januari 2021 17:59
JK Dekat Dengan Joe Biden, Syaifullah Tamlifa: Jangan-jangan Ada Juga Pejabat Yang Dekat Dengan China
Politik

JK Dekat Dengan Joe Biden, S..

25 Januari 2021 17:47
Jokowi Bakal Tebar Uang Hingga Rp 372 Triliun Untuk Tujuh Program Bansos Tahun Ini
Politik

Jokowi Bakal Tebar Uang Hing..

25 Januari 2021 17:34
Mantan HTI Dilarang Ikut Pemilu, Begini Respons PAN
Politik

Mantan HTI Dilarang Ikut Pem..

25 Januari 2021 17:31
Demi Target Besar Di 2024, PPP Subang Fokus Perkuat Kaderisasi
Politik

Demi Target Besar Di 2024, P..

25 Januari 2021 17:22