Lieus Sungkharisma Desak Kejagung Segera Eksekusi 5 Terpidana Kasus Penipuan Villa Ubud Di Bali

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net

Pihak Kejaksaan Agung RI diminta segera mengeksekusi lima terpidana kasus penipuan jual beli Bali Rich Villa Ubud Bali yang sudah diputus inkrah oleh Mahkamah Agung (MA).

Permintaan disampaikan langsung Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma yang merasa prihatin dengan nasib Nyonya Hartati, seorang janda yang menjadi korban dalam kasus ini.

Keprihatinan Lieus muncul saat membaca surat terbuka yang ditulis Nyonya Hartati dan ditujukan kepada Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin yang berisi ucapan terima kasih dan permohonan perlindungan hukum dan keadilan untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Namun Surat terbuka tertanggal 28 Desember 2020 yang tembusannya juga dikirim kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua Mahkamah Agung RI itu tidak hanya berisi ucapan terima kasih Nyonya Hartati atas telah dikembalikannya 8 sertifikat miliknya, tapi juga berisi keluhan terkait belum juga dilaksanakan eksekusi terhadap lima tersangka dalam kasus tersebut meskipun putusan MA sudah inkrah.

“Terus terang, saya sedih dan prihatin membaca surat nyonya Hartati itu. Dia seorang janda. Bertahun-tahun dia berjuang sendirian mencari keadilan demi mendapatkan kembali haknya. Tapi sampai kini keadilan hukum belum benar-benar berpihak padanya meskipun keputusan Mahkamah Agung RI sudah inkrah,” ujar Lieus kepada

Menurutnya, jika tidak segera ditanggapi Jaksa Agung, apa yang dialami nyonya Hartati bisa terjadi pada siapa saja. Karena itulah, Lieus meminta agar Jaksa Agung secepatnya merespon surat dari nyonya Hartati itu dan segera melakukan eksekusi terhadap kelima terdakwa yang telah divonis bersalah oleh MA tersebut.

“Pencari keadilan tidak bisa langsung merasakan keadilan berpihak kepadanya meskipun keputusan hukum sudah ditetapkan,” sambungnya.

Dalam kasus jual beli vila Bali Rich Ubud itu, Mahkamah Agung RI telah memutuskan kelima terdakwa dalam kasus tersebut bersalah dan divonis masing-masing pidana penjara 4 tahun hingga 4 tahun 6 bulan lamanya.

MA melalui amar putusan nomor 534k/pid/2020 menyatakan terdakwa Hartono, SH dipidana penjara selama 4 tahun. Kemudian putusan nomor 535k/pid/2020 atas nama terdakwa Hendro Nugroho Prawiro Hartono dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.

Lalu putusan nomor 544k/pid/2020 atas nama terdakwa Suryady alias Suryady Azis dengan dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan 4. Putusan nomor 555k/pid/2020 atas nama terdakwa Asral Bin H Muhamad Sholeh dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan putusan nomor 557k/pid/2020 atas nama terdakwa Tri Endang Astuti binti Solex Sutrisno dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Ironisnya, sampai hari ini hanya seorang terdakwa dalam kasus itu, yakni Putu Adi Mahendra, S.H.,M.Kn (saat itu staff Notaris Hartono) yang divonis melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 134k/Pid/2020, yang sudah dieksekusi Kejaksaan pada tanggal 3 Juni 2020 dan kini menjadi narapidana di Rutan Gianyar, Bali.

Maka, atas alasan keadilan dan kemanusiaan, Lieus mendesak Jaksa Agung RI menyegerakan eksekusi terhadap kelima terdakwa lain dalam kasus tersebut.

“Sudah berbulan-bulan berlalu sejak putusan MA itu keluar, tapi eksekusi terhadap kelima terpidana belum juga dilaksanakan. Ini tentu saja tidak adil,” kata Lieus.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12