DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac

Ilustrasi vaksin Covid-19/Net

BPOM diminta untuk menginformasikan status emergency use authorization (EUA) terkait vaksin Sinovac.

Sebabnya, 3 juta vaksin yang sudah diimpor saat ini sudah didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa (5/1).

"Oleh karena itu, EUA mestinya sudah jelas sebelum nantinya dilakukan vaksinasi," tegasnya.

Apabila belum selesai, menurut Saleh, setidaknya BPOM bisa menjelaskan sejauh mana hasil kerja mereka.

"Tentu proses pelaksanaan vaksinasi akan tetap menunggu izin dari BPOM," ujar dia.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa EUA penting untuk disampaikan ke publik mengingat masih banyak masyarakat yang khawatir divaksin.

Masyarakat kata Saleh, menunggu penjelasan terkait mutu, manfaat, dan keamanan vaksin. Hal itu yang mesti dijelaskan juga oleh pemerintah.

"Bolanya sekarang ada di BPOM. Mereka juga harus berpacu dengan waktu. Dengan hasil kerja BPOM, masyarakat diharapkan akan lebih percaya dan rela untuk ikut vaksinasi," tuturnya.

Menurut Ketua Plh Fraksi PAN DPR ini, program vaksinasi ini gratis sehingga perlu ada penjelasan dari BPOM.

"Dikhawatirkan masyarakat nanti malah pada tidak bersedia divaksin. Itu akan menimbulkan persoalan sendiri. Dengan begitu, ada waktu yang cukup untuk mensosialisasikannya ke masyarakat," kata Saleh.

Lebih lanjut Saleh menghimbau, kepada masyarakat untuk tidak sungkan mencari informasi terkait vaksin Covid-19. Namun, ia menekankan agar mencari sumber informasi yang valid dan bisa dipercaya.

"Jangan percaya kepada berita-berita hoax yang belakangan banyak beredar. Jika menemukan informasi yang meragukan, sebaiknya hubungi petugas medis atau dinas kesehatan yang ada," pungkasnya.

EUA adalah  otorisasi penggunaan darurat adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu.

Izin tersebut akan digunakan untuk mendeteksi, mencegah, atau mengobati penyakit dalam keadaan darurat seperti Covid-19.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02