Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidhowi mengatakan, pilkada itu menjadi paling berat, terlebih ada calon kepala daerah yang menjadi korban dari keganasan wabah dari Wuhan, China tersebut.
“Tapi itulah konsekuensi yang diterima, karena kalau tidak dilaksanakan pilkada, kapan mau dilaksanakan? Nunggu covid selesai belum tentu kapan selesainya," ujar Baidhowi dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "2021 Tahun Politik Sesungguhnya" yang diselenggarakan oleh
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/1)
"Pelaksanaan pilkada kemarin sempat mengalami penundaan, selama 3 bulan dengan segala risikonya kita hadapi, yaitulah konsekuensi,†imbuh Wakil Sekjen PPP ini.
Dalam catatan PPP, lanjut Awiek, pelaksanaan pilkada serentak 2020 terjadi peningkatan hegemoni dalam proses pencalonan.
“Yang mana itu bermuara kepada tanda kutip partai menyebabkan apa? Jumlah calon tunggal itu mengalami peningkatan kalau tidak salah ada 35 calon tunggal pada pemilu 2020, matriksnya itu terus naik," katanya.
Pilkada serentak kemarin, Awiek berkaca pada predikat Indonesia yang menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, hal itu bertolak belakang dengan proses demokrasi di dalam negeri itu sendiri.
“Yang katanya Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga atau keempat gitu, tapi sebaliknya ada hegemoni di tingkat lokal," ketusnya.
"Rotasi politik terhadap pencalonan parpol itu justru semakin banyak dengan munculnya pencalonan tunggal, idealnya demokrasi semakin maju, partisipasi kontestan politik semakin banyak. Teorinya begitu,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pilkada Serentak 2020 menjadi gelaran pilkada terberat karena digelar di tengah masa pandemi Covid-19. 
BERITA TERKAIT: