Benarkah Istana Dorong Paket Gatot Eddy-Listyo Sigit Pimpin Polri?

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut saat ini Istana dikabarkan menggagas satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri yaitu menaikan Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai Kapolri dan posisinya sebagai Wakapolri diisi oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim.

"Dari pantauan Ind Police Watch (IPW) gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR," kata Neta dalam keteranganya, Rabu (6/1).

Neta mengatakan, di lingkungan Istana Negara memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri yaitu Akpol 1988 dan Akpol 1991. Namun Neta mengklaim internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan Jenderal junior.

"Dengan demikian, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi," tandas Neta.

Neta mengulas, skema yang diinginkan oleh internal Polri ini, pertama figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah Jenderal senior dengan (nomor register pokok) NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, Kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh Jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026.

"Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," tandas Neta.

Namun pendapat lain muncul dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu soal calon Kapolri. Menurutnya, Presiden Joko Widodo akan memilih pengganti Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri yang memiliki loyalitas tunggal hanya kepada Presiden.

"Kalau dari yang saya amati kecendrungan Presiden, Presiden (Joko Widodo) akan memilih yang memiliki loyalitas tunggal hanya kepada Presiden, saya lihat kecendrunganya kesitu," kata Masinton dalam diskusi virtual bertajuk "Kapolri Baru di Tengah Isu Pelanggaran HAM dan Pembubaran FPI, Siapa yang Dipercaya Presiden" Selasa (5/1).

Mengapa demikian, Masinton melihat, bahwa pertimbangan memilih Kapolri baru yang memiliki loyalitas lantaran saat ini Presiden Joko Widodo sudah memasuki periode kedua, sehingga ia perlu sinergitas untuk menyelenggakan pemerintahan dan menjamin keamanan di dalam negeri.