Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Arab Saudi Buka Haji Dan Umroh, Pimpinan DPR Kemenag Harus Pastikan Jamaah Indonesia Bisa Berangkat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Rabu, 06 Januari 2021, 13:27 WIB
Arab Saudi Buka Haji Dan Umroh, Pimpinan DPR  Kemenag Harus Pastikan Jamaah Indonesia Bisa Berangkat
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin/Net
rmol news logo Pimpinan DPR RI mengapresiasi keputusan Kerajaan Arab Saudi yang telah membuka kembali kedatangan jamaah haji dan umroh.

Pemerintah Arab Saudi juga telah mencabut larangan penerbangan internasional ke negaranya dan membuka kembali kegiatan ibadah umrah pada 3 Januari 2021 kemarin.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, meminta Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk dapat segera melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Kerajaan Arab Saudi dalam menindaklanjuti hal tersebut.

"Kemenag harus segera memastikan Kedutaan Besar Arab Saudi agar jemaah umrah Indonesia diberikan ijin untuk melakukah ibadah umrah ke Tanah Suci," ujar Aziz kepada wartawan, Rabu (6/1).

"Ditjen PHU juga segera menginformasikan kepada seluruh biro perjalanan umrah agar jemaah yang akan diberangkat ke Tanah Suci dapat mempersiapkan diri secara matang sampai dibuka kembali penerbangan Indonesia ke luar negeri,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap agar Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga dapat memastikan para jamaah umrah yang berangkat sudah bebas Covid-19.

Hal itu guna menghindari terulangnya peristiwa penangguhan kepulangan jamaah umrah asal Indonesia.

"Kemenag dan Kemenkes untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat oleh seluruh jamaah saat umrah dan melakukan pengawasan secara ketat atas pelaksanaan protokol kesehatan guna meminimalisir potensi jamaah terinfeksi Covid-19,” tegasnya.

Selain itu, Azis meminta pemerintah untuk memastikan para jamaah yang pulang dari ibadah umrah mengikuti prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

"Pemerintah harus mensukseskan umroh tahun ini, sebagai upaya diplomasi kontrak haji 2021 dan mengembalikan nama baik Indonesia pasca peristiwa penangguhan jamaah di tahun 2020,” tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA