DPR Minta BPOM Independen, Jangan Terbebani Target Penyuntikan Vaksin

Pengiriman vaksin tersebut tetap dilakukan meskipun hingga saat ini vaksin Sinovac tersebut belum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam kesempatan lain, Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan bahwa vaksin tersebut hanya didistribusikan saja dan belum boleh diberikan kepada masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendukung BPOM bahwa vaksin Sinovac tersebut belum boleh disuntikkan kepada masyarakat.

Dia meminta BPOM tidak terbebani dengan keharusan mengeluarkan izin pada tanggal tertentu. Mufida menegaskan, batasan yang dimiliki BPOM adalah kelayakan edar dan keamanan.

"Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektifitas dan efikasi dari virus tersebut. Lebih baik kita lakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tapi ternyata sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin itu," ujar Mufida, Rabu (6/1).

"BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu," imbuhnya menegaskan dalam keterangannya di Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menyatakan target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin. Sedangkan pemerintah harus menjamin semua vaksin yang beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal.

Atas dasar itu, politikus PKS ini menekankan, BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak manapun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

"Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM," demikian Mufida.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Presiden Jokowi akan disuntik vaksin Covid-19 perdana pada Rabu (13/1). Tapi hingga saat ini, BPOM belum menerbitkan izin vaksinasi.