Pimpinan DPR Desak Pemerintah Selamatkan ABK Indonesia Yang Disandera Di Teluk Persia

Hal itu disoroti oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Dia meminta agar Kementerian Luar Negeri turun tangan dalam permasalahan tersebut guna membebaskan dua ABK yang merupakan warganegara Indonesia.

"Kementerian Luar Negri harus aktif dalam membebaskan ABK WNI yang turut di tahan oleh Iran. Segala jalur komunikasi agar di intensifkan dalam mengetahui keadaan para ABK WNI tersebut, memberi pendampingan serta dibebaskan dengan segala kemampuan yang kita miliki," ujar Azis kepada wartawan, Kamis (7/1).

Legislator dari Partai Golkar ini meminta KBRI agar membuka komunikasi dengan Teheran, terkait nasib dua ABK WNI tersebut namun tidak ada informasi lebih lanjut.

"KBRI Tehran harus bisa pro aktif dan menjadikan hal ini sebagai prioritas utama. Setiap WNI memiliki hak bantuan hukum, serta pendampingan agar segera di bebaskan dan di kembalikan ke Indonesia," tegasnya.

Azis mendesak Kementerian Luar Negri agar berkoordinasi secara paralel melalui Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta dalam memantau perkembangan isu ini.

"Saat ini bukan saatnya berbicara politik, tapi keselamatan ABK yang menjadi prioritas. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Iran jadi semoga persoalan ini bisa segera teratasi. Saya juga berharap Iran dan Korea Selatan bisa saling menghargai dan segera menuntaskan persoalan ini agar tidak berkelanjutan dan tidak terulang di masa mendatang," katanya.

Dia berharap kondisi seperti ini tidak terulang, khususnya saat dunia sedang berjuang melawan pandamik Covid-19 dan berharap negara-negara di dunia dapat menahan diri dan mengedepankan diplomasi yang konstruktif dan positif dalam menjaga perdamaian dunia.

"Kita harapkan semua negara menahan diri, mengedepankan diplomasi. Kita semua harus bahu-membahu melawan pandemik Covid-19 baik secara kesehatan dan juga roda perekonomian global. Maka jalur perlayaran menjadi sangat penting dalam menjunjung perekonomian. Mari saling membantu dan mempermudah, jangan dipersulit. Keberatan bisa di sampaikan melalui nota diplomatik maupun instrumen-instrumen hukum internasional," tandasnya.

Pemerintah Korea Selatan telah mengirimkan kapal perang dan pasukan khusus ke wilayah tersebut dalam rangka mengantisipasi langkah-langkah yang di rasa perlu. Korea Selatan menuduh Iran menyandra kapal tanker Hankuk Chemi. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Iran dengan balik menyebut Korea Selatan sebagai penyandra 7 miliar dolar AS di bank milik Korea Selatan dengan tanpa alasan. Hal ini kemudian memicu diskursus antar kedua negara.