Pemerintah Berlakukan PSBB Jawa-Bali, PKS Berikan Tujuh Saran Ini

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Pemerintah pemerintah telah memutuskan bakal memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih ketat di Pulau Jawa dan Bali.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, memberikan tujuh saran terkait penerapan PSBB ini.

Pertama, Netty meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan Covid-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan.

“Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector.  Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan  kapasitas layanan kesehatan termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan Covid-19,” kata Netty kepada wartawan, Kamis (7/1).

Kedua, pemerintah perlu menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau. Caranya, dengan memastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi  bisnis dalam setiap program penanganan pandemi.

Ketiga, pemerintah harus menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat lebih dari 500 orang nakes telah gugur.

Berikutnya, pemerintah juga harus memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan  untuk menjadi  sarana bancakan oknum.

"Pemerintah harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar  dapat diandalkan sebagai game changer pandemi,” tegasnya.

Kelima, pemerintah harus mampu mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun public trust. Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat sudah jenuh dengan segala aturan, pemerintah harus kerja ekstra keras  mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial dengan disiplin prokes dan taat aturan.

“Gunakan dukungan saluran komunikasi secara masif. Optimalkan  peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat. Jangan sampai komunikasi  publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan  masyarakat,” jelasnya.

Keenam, pemerintah perlu menyiapkan program bantuan sosial untuk masyarakat dan sektor yang terkena dampak kebijakan PSBB dengan basis data yang lebih baik dan akurat dengan memastikan program bansos berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan.

Terakhir, kata politisi PKS ini, pemerintah perlu mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas atas kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah.

“Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” katanya.

“Semoga kebijakan PSBB Jawa-Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju, bukan sekedar maju-mundur atau tarik rem tekan gas,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Menilai Banyaknya OTT Adalah Bukti Keberhasilan KPK
Politik

Survei KedaiKOPI: Mayoritas ..

25 Januari 2021 19:22
Mentan: Izin Ketua, Saya Mohon Maaf Dan Mohon Didukung
Politik

Mentan: Izin Ketua, Saya Moh..

25 Januari 2021 18:34
Sandiaga Uno Berencana Berkantor Di Bali, Pelaku Parekraf Sambut Baik
Politik

Sandiaga Uno Berencana Berka..

25 Januari 2021 18:19
Dicecar Komisi IV DPR Soal Daging Sapi, Mentan Malah Curhat
Politik

Dicecar Komisi IV DPR Soal D..

25 Januari 2021 17:59
JK Dekat Dengan Joe Biden, Syaifullah Tamlifa: Jangan-jangan Ada Juga Pejabat Yang Dekat Dengan China
Politik

JK Dekat Dengan Joe Biden, S..

25 Januari 2021 17:47
Jokowi Bakal Tebar Uang Hingga Rp 372 Triliun Untuk Tujuh Program Bansos Tahun Ini
Politik

Jokowi Bakal Tebar Uang Hing..

25 Januari 2021 17:34
Mantan HTI Dilarang Ikut Pemilu, Begini Respons PAN
Politik

Mantan HTI Dilarang Ikut Pem..

25 Januari 2021 17:31
Demi Target Besar Di 2024, PPP Subang Fokus Perkuat Kaderisasi
Politik

Demi Target Besar Di 2024, P..

25 Januari 2021 17:22