Didiskualifikasi Bawaslu Lampung, Eva-Deddy Berpeluang Menang Di MA

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana-Deddy Amarullah/RMOLLampung

Putusan Bawaslu Lampung yang mendiskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, disayangkan beberapa pihak. Salah satunya adalah akademisi Dedi Hermawan.

Menurut akademisi Universitas Lampung itu, diskualifikasi tersebut sudah tidak tepat karena esensi kompetisi pilkada sudah selesai.

"Diskualifikasi bertentangan dengan esensi kompetisi pilkada," katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu malam (9/1).

Menurut Dedi, pemilih dengan beragam motifnya sudah menentukan pilihan dan secara kuantitatif hasilnya juga sudah ada.

Mestinya, lanjut Dedi, seluruh proses temuan dan sebagainya diproses pada saat kompetisi. Sehingga saat itu, istilah diskualifikasi masih cukup tepat.

"Nah ini yang kita sayangkan keputusan dari Bawaslu yang kemudian diamini oleh KPUD, tidak melakukan advokasi terhadap keputusan politik warga Bandarlampung," ujarnya.

Dedi menambahkan, putusan diskualifikasi ini sangat kontroversial dan sangat tidak sejalan dengan esensi demokrasi.

"Kedaulatan keputusan politik dari masyarakat dihambat dengan keputusan dari Bawaslu," jelasnya.

Namun demikian, menurut Dedi, peluang masih sangat terbuka jika Paslon nomor urut 3 itu menggugat putusan Bawaslu ke Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai MA mempunyai banyak terobosan dalam membuat keputusan termasuk membatalkan keputusan KPUD dan Bawaslu di beberapa tempat.

"Artinya apa yang dilakukan oleh Tim Advokasi Paslon 3 masih sangat terbuka untuk dimenangkan di MA," tutur Dedi.

"Tinggal dilengkapi argumentasi hukum, logika hukum, dugaan bukti-bukti, dan juga perlu diperkuat dengan aspek-aspek yang lain, misalanya aspek demokrasi politik, partisipatif masyarakat Bandarlampung," tambahnya.

Ia berharap MA juga bisa melihat hal ini secara proporsional, komprehensif. Tidak hanya aspek legal, tetapi aspek politik dan sosiologi masyarakat.

"Sehingga keputusannya sangat mungkin tidak sejalan dengan Bawaslu dan KPU. Artinya peluang dari paslon nomor urut 3 masih terbuka di MA," pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49