Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer mengatakan, berdasarkan data yang dihimpunnya, penyaluran subsidi selalu bermasalah dan berulang kali diperiksa KPK, Polisi, maupun Kejaksaan.
"Bahkan direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTK KPK. Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum," kata Noel, sapaan akrabnya, Senin (11/1).
Karena itu, Noel menegaskan kalau jajaran direksi PT Pupuk Indonesia wajib diganti.
Sebab, aktivis 98 ini menilai, selama manajemen Pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.
Menurut Noel, skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Panjangnya distribusi pupuk membuka ruang kebocoran dan KKN.
"Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih tinggi. Misal pasar negara tetangga. Jangan-jangan pupuk untuk petani kita yang tersedia hanya 60 atau 70 persen. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini dari sumber saya lho," ungkap Noel.
Untuk itu Noel menyarankan agar subsidi pupuk langsung diberikan ke petani. Dengan demikian petani punya keleluasaan untuk membeli pupuk tertentu yang cocok untuk tanamannya.
Dirinya meyakini petani tidak akan curang dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain. Karena pupuk sangat penting bagi mereka.
"Ini juga berpengaruh bagi harga pupuk. Mereka akan kompetitif. Harga juga murah," jelas Noel.
Ditambahkan Noel, penyaluran pupuk ke petani tinggal persoalan pendataan yang detail saja. Dipilih yang benar-benar petani bukan oligarki pertanian.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kemarahan Presiden Joko Widodo atas tingginya subsidi pupuk yang menghabiskan anggaran Rp 33 triliun per tahun tapi tidak berdampak terhadap produktivitas pertanian disoroti Relawan Jokowi. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: