Gde Siriana: Potensi Kerugian Negara Dari Bansos Lebih Rp 5 T, Apa Masuk Akal Hanya Dinikmati Juliari?

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf/Net

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada 16,7 juta penerima Bansos di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) memicu pertanyaan baru. Salah satunya tentang kerugian negara yang diakibatkan.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, menaksir nilai kerugian negara terhadap selisih data tersebut cukup fantastis.

Baginya, temuan KPK tersebut akurat dan menunjukkan data penerima Bansos yang tidak memiliki NIK adalah fiktif.

"Jika temuan KPK benar, maka sangat mungkin tidak ada wujud manusianya," ujar Gde Siriana saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/1).

Berdasarkan hasil hitungannya, jika jumlah data penerima Bansos yang 16,7 juta dikalikan besaran uang Bansos, didapatkan nilai kerugian negara melebihi fee yang diterima tersangka kasus korupsi Bansos Covid-19, Juliari P Batubara, yang sebesar Rp 12 miliar dari paket Bansos periode pertama dan paket Bansos periode kedua sebanyak Rp 8,8 miliar.

"Jika dikalikan nilai paket Bansos yang Rp 300 ribu, maka potensi kerugian negara lebih dari Rp 5 triliun. Nilai yang fantastis,” tegasnya.

Terkait hal itu, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mempertanyakan, ke mana uang dengan jumlah tersebut lari. Sebab tidak mungkin hanya Juliari saja yang menikmati.

“Apakah masuk akal hanya dinikmati Juliari saja?" ungkap Gde Siriana.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kalau Moedoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan
Politik

Kalau Moedoko Berhasil Kudet..

08 Maret 2021 11:59
Dukung AHY Lawan KLB Ilegal, Ratusan Massa Padati Kantor Yasonna Laoly
Politik

Dukung AHY Lawan KLB Ilegal,..

08 Maret 2021 11:48
Di Kantor Yasonna, AHY Tunjukkan 2 Kontainer Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal
Politik

Di Kantor Yasonna, AHY Tunju..

08 Maret 2021 11:46
Didampingi 34 Pimpinan DPD, AHY Kirim Nota Keberatan Ke Kantor Yasonna Laoly
Politik

Didampingi 34 Pimpinan DPD, ..

08 Maret 2021 11:24
Jabatan Ketum Demokrat Versi KLB Ilegal Jadi Permulaan Buruknya Reputasi Moeldoko
Politik

Jabatan Ketum Demokrat Versi..

08 Maret 2021 11:24
Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah
Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten..

08 Maret 2021 11:13
Incar Hattrick Kemenangan Pada 2024, PDIP Jatim Akan Terus Perkuat Akar Rumput
Politik

Incar Hattrick Kemenangan Pa..

08 Maret 2021 10:47
Din Syamsuddin: Keputusan Yang Terbaik Adalah Pemerintah Menolak Keputusan KLB Moeldoko
Politik

Din Syamsuddin: Keputusan Ya..

08 Maret 2021 09:56