WhatsApp Punya Kebijakan Baru, DPR Terus Kejar RUU Perlindungan Data Pribadi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyoroti ketentuan dan kebijakan baru yang akan diluncurkan oleh platform pesan singkat WhasApp pada bulan depan.

Mulai 8 Februari 2021, WhasApp akan mewajibkan pengguna untuk menyetujui kebijakan baru, tidak tidak maka mereka tidak dapat mengakses aplikasi tersebut.

Dalam Persyaratan Laynan dan Kebijakan Privasi baru yang akan diluncurkan, salah satunya berisi pembagian data ke Facebook sebagai perusahaan induk.

Terkait hal tersebut, Abdul Kharis menegaskan, pemerintah sebagai regulator harus menjamin keamanan data masyarakat.

"Pemerintah memiliki sejumlah aturan yang bisa jadi payung hukum untuk pengelolaan informasi, data dan transaksi elektronik, ada UU ITE, PP 71/2019, dan Permen Kominfo 5/2020," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Selasa (12/1).

"Kami di DPR bersama pemerintah sedang mengejar terus pembahasan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) agar data pribadi terlindungi secara menyeluruh," tambah anggota Fraksi PKS itu.

Sebagai Ketua Panitia Kerja RUU PDP, Abdul Kharis menjelaskan, aturan itu nantinya akan menjadi landasan hukum perlindungan data pribadi.
 
"Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum (legal basis) yang sah, di antaranya adalah persetujuan (consent) dari pemilik data. Jadi WA (WhatsApp) tidak bisa memanfaatkan bila tidak ada persetujuan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menuturkan, pemerintah dapat meminta pihak WhatsApp untuk menjelaskan kebijakan barunya secara terperinci kepada masyarakat, termasuk data apa saja yang akan digunakan dan tujuannya, dalam bahasa Indonesia yang jelas serta terperinci.

"Kementerian Kominfo bisa dan boleh menekankan agar WhatsApp serta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi WhatsApp, tidak boleh ada kalimat bersayap apalagi disembunyikan," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Plate juga telah mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan membaca ketentuan prinvasi sebelum menyetujuinya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Saatnya Komnas HAM Diberi Kewenangan Seperti KPK
Politik

Saatnya Komnas HAM Diberi Ke..

16 Mei 2021 03:22
Kutuk Serangan Israel, Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Segera Bantu Rakyat Palestina
Politik

Kutuk Serangan Israel, Ketua..

16 Mei 2021 02:49
KAMI Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Nyata Bantu Palestina
Politik

KAMI Desak Pemerintah Lakuka..

16 Mei 2021 01:15
Sesalkan Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI: Pemerintah Harus Adil Dan Berpihak Kepada Buruh Lokal
Politik

Sesalkan Serbuan Tenaga Kerj..

16 Mei 2021 00:55
Guru Besar UGM Harap 75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Berjiwa Ksatria
Politik

Guru Besar UGM Harap 75 Pega..

15 Mei 2021 21:35
Korona Watch Apresiasi Ketua KPK Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK
Politik

Korona Watch Apresiasi Ketua..

15 Mei 2021 21:28
Peluang Capres 2024, Tidak Menutup Kemungkinan Nasib Ganjar Akan Sama Dengan Jokowi
Politik

Peluang Capres 2024, Tidak M..

15 Mei 2021 20:53
Kutuk Israel, Ini Delapan Langkah Politik Partai Ummat Bagi Palestina
Politik

Kutuk Israel, Ini Delapan La..

15 Mei 2021 20:40