Angkat Bicara Soal Putusan DKPP Memecat Arief Budiman, Ini Penjelasan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net

Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara usia mendengar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pihaknya enggan menanggapi banyak terkait putusan DKPP tersebut.

"Respon terhadap putusan DKPP, kami masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari," ujar Evi dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/1).

Jika nantinya salinan putusan terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Arief Budiman sudah diterima KPU, Evi memastikan pihaknya akan mengambil sikap.

"Dan kemudian akan melaksanakan rapat pleno yang kemudian akan dijadwalkan untuk mengambil keputusan, apakah akan dilaksanakan atau tidak putusan DKPP tersebut," demikian Evi Novida Ginting Manik.

Dalam perkara ini, Arief Budiman dianggap melanggar kode etik karena mendampingi Evi mendaftarkan gugatan perkara hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta.

Dalam dokumen putusan yang dibagikan kepada wartawan, DKPP menyebutkan pendampingan itu dilakukan pada 17 April 2020. Tepatnya, sebulan setelah DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi.

Dalam perkara hukumnya, Evi dipecat karena dianggap mengubah perolehan suara calon anggota legislatif Dapil Kalimantan Barat di Pemilu 2019 lalu.

Dari perkara Evi yang dicatat oleh DKPP dengan nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tertanggal 18 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) 34/P 2020 untuk memecat Evi.

Namun, setelah Evi mengambil langkah hukum ke PTUN, akhirnya Kepres tersebut dicabut. Tidak lama setalah itu, KPU melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk mengembalikan jabatan Evi sebagai salah seorang Komisioner KPU, dengan mengeluarkan surat KPU Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Dari fakta tersebut, DKPP menerima aduan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU terkait proses pengaktifan kembali Evi di KPU.

Dalam perkara ini, Jupri selaku pihak pengadu menggunakan dalil penerbitan surat KPU yang ditanda tangani Arief Budiman tersebut untuk mengangkat kembali Evi

Oleh karena itu, dalam sidang putusan yang digelar hari ini DKPP menerima pokok aduan pengadu dengan menjatuhkan hukuman pemecatan kepada Arief Budiman.

Keputusan itu mengacu pada Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan DKPP 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43
DPR Minta Polri Tindak Tegas Penyebaran Hoax Vaksin Covid-19
Politik

DPR Minta Polri Tindak Tegas..

20 Januari 2021 21:02
Apresiasi Gubernur Sultra, LaNyalla Dorong Pemanfaatan Aspal Buton Di Tanah Air
Politik

Apresiasi Gubernur Sultra, L..

20 Januari 2021 20:27
Wujudkan Program Transparan Dan Akuntabel, Menparekraf Sandiaga Koordinasi Dengan BPKP
Politik

Wujudkan Program Transparan ..

20 Januari 2021 20:16
Soal Mahar Politik, Rizal Ramli: Bagi Orang Barat Itu Lucu Banget
Politik

Soal Mahar Politik, Rizal Ra..

20 Januari 2021 19:26