Tanggapi Keputusan DKPP, Arief Budiman: Saya Tidak Pernah Lakukan Kejahatan Pemilu!

Ketua KPU, Arief Budiman/Net

Arief Budiman menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memutuskan memecat dirinya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mantan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur ini mengaku telah menerima dokumen salinan putusan DKPP tersebut, namun belum dalam bentuk fisik.

"Hard copy (dokumen secara fisik)  belum terima. Kalau soft file kan sebenarnya sudah bisa kita anu. Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy," ujar Arief Budiman kepada wartawan, Rabu (13/1).

Karena hal tersebut, Arief belum mau berkomentar banyak terkait putusan DKPP tersebut. Karena dia akan mempelajari lebih lanjut perkara yang menjeratnya serta putusan DKPP, dan setelah itu barulah akan mengambil sikap.

Namun dia menegaskan, selama menjalankan peran dan fungsinya sebagai Ketua KPU, Arief mengklaim tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

"Satu saja yang ingin saya tegaskan, bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan pemilu," demikian Arief Budiman menambahkan.

Keputusan DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada Arief Budiman tercatat dalam perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 dengan pengadu Jupri.

DKPP menganggap Arief Budiman melanggar kode etik karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua KPUkarena mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan gugatan perkara hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta.

Dalam dokumen putusan yang dibagikan kepada wartawan, DKPP menyebutkan pendampingan yang dilakukan Arief itu terjadi pada 17 April 2020. Tepatnya, sebulan setelah DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi.

Dalam perkara hukumnya Evi dipecat karena dianggap mengubah perolehan suara calon anggota legislatif Dapil Kalimantan Barat di Pemilu 2019 lalu.

Dari perkara Evi yang dicatat oleh DKPP dengan nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tertanggal 18 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) 34/P 2020 untuk memecat Evi.

Namun, setelah Evi mengambil langkah hukum ke PTUN, akhirnya Kepres tersebut dicabut. Setelah itu, KPU melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk mengembalikan jabatan Evi sebagai salah seorang Komisioner KPU, dengan mengeluarkan surat KPU Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Dari fakta tersebut, DKPP menerima aduan dari Jupri tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU terkait proses pengaktifan kembali Evi di KPU.

Dalam perkara ini, Jupri menggunakan dalil penerbitan surat KPU yang ditanda tangani Arief Budiman tersebut untuk melayangkan gugatan ke DKPP.

Oleh karena itu, dalam sidang putusan yang digelar hari ini DKPP menerima pokok aduan pengadu dengan menjatuhkan hukuman pemecatan kepada Arief Budiman.

Keputusan itu mengacu pada Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan DKPP 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat
Politik

Manfaat Perkebunan Disedot O..

21 Januari 2021 07:46
Budiman Sudjatmiko: Pernyataan Pandji Sebaiknya Dibantah, Tapi Tidak Usah Diadukan Ke Polisi
Politik

Budiman Sudjatmiko: Pernyata..

21 Januari 2021 07:25
Angkat Bicara Soal Banjir Kalsel, Greenpeace: Pemerintah Perlu Mereview Izin Kelola Lahan
Politik

Angkat Bicara Soal Banjir Ka..

21 Januari 2021 04:25
Kenang Mulyadi Tamsir Korban SJ-182, Aminuddin Maruf: Tidak Ada Kalimat Terucap Selain Penuh Kesantunan Dan Senyuman
Politik

Kenang Mulyadi Tamsir Korban..

21 Januari 2021 02:25
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43