Pemasangan Garis Polisi Di DPRD Merauke Dipertanyakan Pemuda Marind

Garis polisi yang terpasang di Kantor DPRD Kabupaten Merauke/RMOLPapua

Unjuk rasa masyarakat adat guna menuntut Hak Ulayat atas status kepemilikan tanah di Kantor DPRD Merauke pada Selasa kemarin (12/1) masih berbuntut.

Sebab, usai aksi unjuk rasa tersebut, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi di Kantor DPRD Merauke. Inilah yang kemudian membuat memicu kritikan dari Ketua Pemuda Marind, Fransiskus Ciwe.

“Saya pikir pemasangan garis polisi ini membuat para anggota DPRD Kabupaten Merauke tersinggung, karena yang kita ketahui bersama tindakan tersebut sangat berpotensi merendahkan martabat DPRD itu sendiri," ucap Ciwe, Rabu (13/1), dikutip Kantor Berita RMOLPapua.

"Serta perspektif yang bisa saja terbangun di kalangan masyarakat umum yaitu mereka akan berpikir kalau masyarakat adat ini telah melakukan tindakan kriminal di Kantor DPRD Kabupaten Merauke, sehingga harus harus dipasangi garis polisi. Padahal berdasarkan fakta yang ada, sama sekali tidak ada tindakan kriminal, masyarakat adat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Police Line ini sangat berpotensi merugikan masyarakat adat, saya berpandangan Polisi telah melakukan suatu hal yang sangat tidak wajar,” sambungnya.

Dirinya berpandangan, pemasangan garis polisi umumnya dilakukan untuk kejadian yang berhubungan dengan kasus kriminal, yang dalam sistem hukum Indonesia berada dalam lingkup hukum pidana.

Sementara yang dituntut oleh masyarakat adat di Kantor DPRD Kabupaten Merauke yaitu permasalahan Hak Ulayat, yang punya hubungan erat antara hak dan kewajiban. Di mana kasus tersebut dalam sistem hukum Indonesia berada dalam lingkup hukum perdata.

Selain itu, spekulasi juga bisa saja berkembang adalah perihal kesakralan Kantor DPRD Merauke yang merupakan representatif rumah bagi seluruh warga masyarakat Merauke yang ditempati oleh para wakil-wakil rakyat. Namun kemudian tercoreng kehormatannya karena kantornya dipasangkan garis polisi yang selalu identik dengan kasus kriminal.

Sebagai tokoh Pemuda Marind, Ciwe meminta agar Kepolisian Resor Merauke dalam hal ini Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji, dapat segera memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat terkait pemasangan Garis Polisi di Kantor DPRD Merauke itu.

Dirinya juga berharap agar dalam melakukan segala tindakan sebaiknya Kapolres Merauke terlebih dahulu melakukan diskusi dan meminta pendapat dari para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Sehingga tidak terjadi mispersepsi yang sangat berpotensi melahirkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

“Polisi harus lebih komunikatif dan persuasif kepada seluruh elemen yang ada di Kabupaten Merauke, baik itu dari unsur pemerintah daerah maupun juga dari unsur masyarakat umum maupun juga masyarakat adat. Jangan sampai menimbulkan kesan yang seolah-olah polisi di Kabupaten Merauke bertindak sewenang-wenang, itu akan sangat berbahaya untuk hubungan kita secara jangka panjang," terang Ciwe.

"Karena selama belasan tahun pascakerusuhan tahun 2000, seluruh elemen yang ada Merauke baik TNI, Polri, Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen di sini secara bahu membahu membangun Merauke atas dasar unsur cinta kasih, saling percaya, dan komunikatif antar sesama. Sampai Merauke bisa aman seperti ini,” demikian Franciscus Ciwe.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Menilai Banyaknya OTT Adalah Bukti Keberhasilan KPK
Politik

Survei KedaiKOPI: Mayoritas ..

25 Januari 2021 19:22
Mentan: Izin Ketua, Saya Mohon Maaf Dan Mohon Didukung
Politik

Mentan: Izin Ketua, Saya Moh..

25 Januari 2021 18:34
Sandiaga Uno Berencana Berkantor Di Bali, Pelaku Parekraf Sambut Baik
Politik

Sandiaga Uno Berencana Berka..

25 Januari 2021 18:19
Dicecar Komisi IV DPR Soal Daging Sapi, Mentan Malah Curhat
Politik

Dicecar Komisi IV DPR Soal D..

25 Januari 2021 17:59
JK Dekat Dengan Joe Biden, Syaifullah Tamlifa: Jangan-jangan Ada Juga Pejabat Yang Dekat Dengan China
Politik

JK Dekat Dengan Joe Biden, S..

25 Januari 2021 17:47
Jokowi Bakal Tebar Uang Hingga Rp 372 Triliun Untuk Tujuh Program Bansos Tahun Ini
Politik

Jokowi Bakal Tebar Uang Hing..

25 Januari 2021 17:34
Mantan HTI Dilarang Ikut Pemilu, Begini Respons PAN
Politik

Mantan HTI Dilarang Ikut Pem..

25 Januari 2021 17:31
Demi Target Besar Di 2024, PPP Subang Fokus Perkuat Kaderisasi
Politik

Demi Target Besar Di 2024, P..

25 Januari 2021 17:22