PKS: Sebagai Pejabat Publik, Ribka Seharusnya Beri Contoh Kepatuhan Yang Baik

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/1).

"Vaksinasi salah satu proses melawan pandemi. Anggota DPR mestinya menjadi salah satu pendidik publik terbaik," kata Mardani.

Mardani menyatakan dirinya sepakat bahwa pendekatan sains harus dikedepankan mengenai vaksinasi Covid-19 ini. Namun, selama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan keputusan dan prosedurnya benar maka vaksinasi harus dilakukan.

"Sebagai warga negara yang baik, apalagi pejabat publik, kita wajib memberi contoh kepatuhan yang baik," tuturnya.

"Saya pribadi siap divaksin selama persyaratan BPOM dan MUI sudah dikeluarkan," demikian Mardani Ali Sera.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning sebelumnya dengan tegas lantang menolak untuk divaksin Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Bio Farma.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh (divaksin) tetap (ngga mau divaksin)," kata Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Komisi IX, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).