Perludem: Jangan Sampai Putusan DKPP Memecat Ketua KPU Memperuncing Hubungan Kedua Lembaga

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati/Net

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mendapat tanggapan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati menyayangkan keputusan hukum pemilu DKPP. Karena dia menilai, perkara hukum yang menyangkut Arief Budiman hanya persoalan administratif.

"Sangat disayangkan sebetulnya. Karena kalau melihat dari berita yang beredar kan salah satu alasannya karena penerbitan SK," ujar sosok yang kerap disapa Ninis ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/1).

SK yang dimaksud Ninis dalam hal ini adalah surat KPU Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU.

SK tersebut diterbitkan KPU dengan tanda tangan Ketua KPU Arief Budiman usai Keputusan Presien (Kepres) 34/P 2020 tentang pemecatan Evi sebagai Komisioner KPU dicabut Presiden Joko Widodo.

Adapun Kepres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP atas perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tertanggal 18 Maret 2020 yang menganggap Evi mengubah perolehan suara calon anggota legislatif Dapil Kalimantan Barat di Pemilu 2019 lalu.

"Padahal SK tersebut (surat KPU untuk mengaktifkan kembali Evi) adalah tindak lanjut dari Kepres yang kembali mengangkat Bu Evi sebagai anggota KPU," sambung Ninis.

Oleh karena itu, Ninis melihat perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Arief Budiman, yang dianggap DKPP menyalahgunakan wewenang karena menemani Evi mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), adalah masalah administrasi saja.

"Jadi ketika Bu Evi diangkat kembali menjadi anggota KPU tentu ada hak-hak yang diberikan kepada Bu Evi. Seperti rumah dinas, tunjangan, dan sebagainya. Nah SK ini mungkin dibutuhkan sebagai dasar bagi sekretariat KPU untuk memenuhi hal tersebut," ungkapnya.

"Kalau komentar saya, jangan sampai adanya keputusan ini semakin memperuncing hubungan di antara kedua lembaga tersebut," demikian Ninis menambahkan.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Saran Agar AHY Temui Joe Biden Disambut Baik Partai Demokrat
Politik

Saran Agar AHY Temui Joe Bid..

26 Januari 2021 07:58
PSBB DKI Diperpanjang, Operasional Bus Transjakarta Bertambah Hingga Pukul 21.00
Politik

PSBB DKI Diperpanjang, Opera..

26 Januari 2021 07:29
Urgensi KPU Tangsel Buka Kotak Suara Dipertanyakan Kubu Benyamin-Pilar
Politik

Urgensi KPU Tangsel Buka Kot..

26 Januari 2021 05:32
Tolak Gerakan Wakaf Uang, Tengku Zulkarnain: Satu Rupiah Pun Tidak Mau Ikut, Takut Dimalingin
Politik

Tolak Gerakan Wakaf Uang, Te..

26 Januari 2021 04:36
Demokrat: Yang Menakutkan Bukan Suara Ambulans Covid-19 Atau Peramal Mbak You, Tapi Suara Rakyat
Politik

Demokrat: Yang Menakutkan Bu..

26 Januari 2021 04:18
KY Kehilangan Gigi, Benny K Harman: Mereka Tak Paham Tujuan
Politik

KY Kehilangan Gigi, Benny K ..

26 Januari 2021 03:46
Kawal Kasus Ambroncius, Habiburokhman: Saya Sedih, Semoga Bung Pigai Dapat Keadilan
Politik

Kawal Kasus Ambroncius, Habi..

26 Januari 2021 02:41
Diumumkan Di Paripurna, Gibran-Teguh Tunggu Dilantik Ganjar
Politik

Diumumkan Di Paripurna, Gibr..

26 Januari 2021 02:29