Bela Arief Budiman, Evi Novida: Yang Ditunjukkan Ketua Bentuk Empati Pemimpin Ke Anggotanya!

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik/RMOL

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mendapat pembelaan dari rekannya, Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, setelah dijatuhi sanksi pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Evi Novida menyatakan, putusan DKPP berlebihan, karena memperkarakan sikap Arief Budiman yang menemaninya mengajukan gugutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Keputusan Presiden (Kepres) 34/P 2020 tentang pemecatan Komisioner KPU.

"Yang ditunjukkan Pak Ketua adalah sebagai bentuk loyalitas pemimpin yang berempati terhadap anggotanya yang sedang berjuang membela dirinya di Pengadilan TUN," ujar Evi kepada wartawan, Kamis (14/1).

Selain itu, Evi juga menerangkan, Arief yang pada saat menemani Evi datang ke PTUN tanggal 17 April 2020 bukan untuk membantu proses pendaftaran gugatan perkara. Tapi hanya untuk menyapa.

"Waktu kejadian itu saya sudah masukkan gugatan di pagi harinya via e-Court, sedangkan Pak Ketua datang untuk menyapa saya siang harinya yang kebetulan saya masih di PTUN Jakarta," terang Evi.

Oleh karena itu, Evi menilai putusan DKPP yang menganggap Arief Budiman melakukan pelanggaran kode etik penyelenggra pemilu terkait penyalahgunaan wewenang adalah berlebihan.

Apalagi menurutnya, jika melihat dalil pengadu yang dikabulkan DKPP berasal dari Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU.

"Berlebihan menurut saya hukuman ini diberikan kepada Pak Ketua KPU. Apalagi surat yang beliau keluarkan untuk menyampaikan SK Presiden tentang pembatalan SK Pemberhentian saya tersebut, itu kan karena Presiden melalui mensekneg menyampaikan SK tersebut kepada ketua KPU untuk disampaikan kepada saya," kata Evi.

"Dan surat tersebut sudah diparaf oleh semua lima anggota KPU lainnya. Ini membuktikan bukan keputusan pak Ketua saja, jadi apalagi yang diperlukan DKPP untuk membuktikan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Ketua KPU adalah surat yang sudah disetujui oleh pleno dan surat atas nama lembaga," pungkasnya.

Perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU, Arief Budiman, telah diputus DKPP dalam sidang kemarin.

Arief Budiman dianggap melanggar Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan DKPP 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Menilai Banyaknya OTT Adalah Bukti Keberhasilan KPK
Politik

Survei KedaiKOPI: Mayoritas ..

25 Januari 2021 19:22
Mentan: Izin Ketua, Saya Mohon Maaf Dan Mohon Didukung
Politik

Mentan: Izin Ketua, Saya Moh..

25 Januari 2021 18:34
Sandiaga Uno Berencana Berkantor Di Bali, Pelaku Parekraf Sambut Baik
Politik

Sandiaga Uno Berencana Berka..

25 Januari 2021 18:19
Dicecar Komisi IV DPR Soal Daging Sapi, Mentan Malah Curhat
Politik

Dicecar Komisi IV DPR Soal D..

25 Januari 2021 17:59
JK Dekat Dengan Joe Biden, Syaifullah Tamlifa: Jangan-jangan Ada Juga Pejabat Yang Dekat Dengan China
Politik

JK Dekat Dengan Joe Biden, S..

25 Januari 2021 17:47
Jokowi Bakal Tebar Uang Hingga Rp 372 Triliun Untuk Tujuh Program Bansos Tahun Ini
Politik

Jokowi Bakal Tebar Uang Hing..

25 Januari 2021 17:34
Mantan HTI Dilarang Ikut Pemilu, Begini Respons PAN
Politik

Mantan HTI Dilarang Ikut Pem..

25 Januari 2021 17:31
Demi Target Besar Di 2024, PPP Subang Fokus Perkuat Kaderisasi
Politik

Demi Target Besar Di 2024, P..

25 Januari 2021 17:22