MK Tolak Gugatan Rizal Ramli Soal Presidential Threshold, Ini Pertimbangan Hakim

Mahkamah Konstitusi/Net

Gugatan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Ketua Mahkamah, Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Kamis (14/1).

Gugatan tersebut ditolak lima dari sembilan hakim dalam sidang pleno terbuka gugatan Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu. Hakim menilai, ambang batas presiden dalam pemilu 2019 tak memberi kerugian secara konstitusional kepada pemohon.

Menurut hakim, pemilih di Pemilu 2019 telah mengetahui bahwa suara mereka akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden.

Hakim juga menilai anggapan penggugat Abdulrachim yang menyebut penerapan presidential threshold membatasi hak konstitusional karena Pilpres 2014 dan 2019 hanya memunculkan nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak beralasan. Sebab menurut Hakim, aturan ambang batas pencalonan presiden dalam UU 8/2017 tidak membatasi seseorang untuk mencalonkan diri.

"Sehingga hal demikian bukan persoalan norma, melainkan permasalahan implementasi atas norma dimaksud," ujar hakim.

Gugatan uji materi Pasal 222 UU 7/2017 sebelumnya dilayangkan Abdulrachim Kresno dan Rizal Ramli bersama kuasa hukum Refly Harun pada 4 September 2019. Mereka meminta MK menghapus syarat ambang batas yang telah membatasi hak seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Menilai Banyaknya OTT Adalah Bukti Keberhasilan KPK
Politik

Survei KedaiKOPI: Mayoritas ..

25 Januari 2021 19:22
Mentan: Izin Ketua, Saya Mohon Maaf Dan Mohon Didukung
Politik

Mentan: Izin Ketua, Saya Moh..

25 Januari 2021 18:34
Sandiaga Uno Berencana Berkantor Di Bali, Pelaku Parekraf Sambut Baik
Politik

Sandiaga Uno Berencana Berka..

25 Januari 2021 18:19
Dicecar Komisi IV DPR Soal Daging Sapi, Mentan Malah Curhat
Politik

Dicecar Komisi IV DPR Soal D..

25 Januari 2021 17:59
JK Dekat Dengan Joe Biden, Syaifullah Tamlifa: Jangan-jangan Ada Juga Pejabat Yang Dekat Dengan China
Politik

JK Dekat Dengan Joe Biden, S..

25 Januari 2021 17:47
Jokowi Bakal Tebar Uang Hingga Rp 372 Triliun Untuk Tujuh Program Bansos Tahun Ini
Politik

Jokowi Bakal Tebar Uang Hing..

25 Januari 2021 17:34
Mantan HTI Dilarang Ikut Pemilu, Begini Respons PAN
Politik

Mantan HTI Dilarang Ikut Pem..

25 Januari 2021 17:31
Demi Target Besar Di 2024, PPP Subang Fokus Perkuat Kaderisasi
Politik

Demi Target Besar Di 2024, P..

25 Januari 2021 17:22