Refly Harun Sarankan RR Gandeng Parpol Untuk Kembali Gugat Presidential Threshold

Pakar hukum tata negara Refly Harun/Repro

Ekonom senior Rizal Ramli disarankan menggandeng partai politik (parpol) untuk kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun merespons ditolaknya gugatan RR oleh MK pada hari ini, Kamis (14/1).

"Yang ditolak kan legal standing. Rizal Ramli sebagai perseorangan dianggap tidak punya legal standing," ujar Refly kepada Kantor Berita Politik RMOL.

"Maka saya menyarankan agar RR menggandeng parpol untuk mengajukan permohonan lagi," katanya.

Mengenai putusan hari ini, Refly menilai bahwa MK terlalu mengikuti ayunan kekuasaan hari ini dalam menolak presidential threshold (PT).

"Padahal jelas-jelas PT telah menyebabkan pembelahan di masyarakat yang mengkhawatirkan hingga hari ini," pungkasnya.

Lima dari sembilan hakim MK menolak gugatan Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu yang dilayangkan Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno. Hakim menilai, ambang batas presiden dalam pemilu 2019 tak memberi kerugian secara konstitusional kepada pemohon.

Menurut hakim, pemilih di Pemilu 2019 telah mengetahui bahwa suara mereka akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden.

Hakim juga menilai anggapan penggugat Abdulrachim yang menyebut penerapan presidential threshold membatasi hak konstitusional karena Pilpres 2014 dan 2019 hanya memunculkan nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak beralasan.

Sebab menurut Hakim, aturan ambang batas pencalonan presiden dalam UU 8/2017 tidak membatasi seseorang untuk mencalonkan diri.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat
Politik

Manfaat Perkebunan Disedot O..

21 Januari 2021 07:46
Budiman Sudjatmiko: Pernyataan Pandji Sebaiknya Dibantah, Tapi Tidak Usah Diadukan Ke Polisi
Politik

Budiman Sudjatmiko: Pernyata..

21 Januari 2021 07:25
Angkat Bicara Soal Banjir Kalsel, Greenpeace: Pemerintah Perlu Mereview Izin Kelola Lahan
Politik

Angkat Bicara Soal Banjir Ka..

21 Januari 2021 04:25
Kenang Mulyadi Tamsir Korban SJ-182, Aminuddin Maruf: Tidak Ada Kalimat Terucap Selain Penuh Kesantunan Dan Senyuman
Politik

Kenang Mulyadi Tamsir Korban..

21 Januari 2021 02:25
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43