Pakar: Sesuai UU 6/2018, Menolak Vaksin Tidak Dapat Dipidana

Suparji Ahmad/Net

Tidak ada aturan spesifik yang dapat mempidanakan seseorang menolak vaksinasi Covid-19. Sebab sejauh ini, yang ada hanyalah kewajiban mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (16/1).

"Yang menjadi kewajiban adalah mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai Pasal 9 ayat (1) UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mencantumkan sanksi pidana jika menolak vaksinasi Covid-19," kata Suparji.

Suparji menegaskan bahwa tidak tepat dan tidak memenuhi asas legalitas apabila pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan diperluas ke penolakan vaksinasi.

"Jadi tidak tepat dan tidak memenuhi asas legalitas jika pasal 93 itu diperluas ke penolakan vaksin. Terlenih sekarang adalah PSBB, bukan karantina kesehatan," tuturnya.

Atas dasar itu, ia menekankan bahwa vaksinasi Covid-19 ini bersifat sukarela. Setiap warga negara berhak untuk menolak atau menerima vaksin tersebut karena memang tak ada aturan eksplisit tentang larangan menolak vaksin.

"Jadi menolak vaksin merupakan hak asasi setiap warga negara, karena dalam UU 6/2018 tidak terdapat norma yang mengatur vaksin. Pemerintah tak bisa mewajibkan atau bahkan mempidana yang menolak vaksin," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UU Kesehatan. Suparji menyebutkan bahwa pasal tersebut berbunyi 'setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya'.

Meski demikian, kata dia, bahwa vaksin sangat penting dalam menanggulangi Covid-19. Masyarakat diharapkan perlu cemas berlebihan karena penyelenggara negara pun sudah divaksin.

Pasalnya, semua negara pun menggunakan vaksin yang sama dengan Indonesia, misalnya Turki.

Terakhir, Suparji mengimbau agar pemerintah mengedepankan tindakan edukatif dan persuasif ketimbang represif.

"Kondisi masyarakat yang sedang susah jangan diperparah dengan ancaman pidana," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Gde Siriana: Penularan Covid-19 Nggak Kenal Alasan, Pak Presiden!
Politik

Gde Siriana: Penularan Covid..

25 Februari 2021 00:39
Ketua DPD RI Apresiasi Kinerja Kapolda Jatim Terkait Penanganan Covid-19
Politik

Ketua DPD RI Apresiasi Kiner..

25 Februari 2021 00:01
Survei Membuktikan PDIP Tetap Kokoh
Politik

Survei Membuktikan PDIP Teta..

24 Februari 2021 23:24
Analisa Hifdzil Alim Usai Tangani Sebelas Perkara Hasil Pilkada Di MK
Politik

Analisa Hifdzil Alim Usai Ta..

24 Februari 2021 23:20
SBY: Selama Hayat Dikandung Badan, Saya Jadi Benteng Siapapun Pengganggu Demokrat
Politik

SBY: Selama Hayat Dikandung ..

24 Februari 2021 22:36
SBY Akui Demokrat Belakangan Sering Diserang Secara Masif Dan Sistematis
Politik

SBY Akui Demokrat Belakangan..

24 Februari 2021 22:25
Turun Gelanggang, SBY: Berapa Pun Uang Anda, Demokrat Not For Sale!
Politik

Turun Gelanggang, SBY: Berap..

24 Februari 2021 21:55
Bisa Bantu Ekonomi Masyarakat, LaNyalla Dorong Pemanfaatan Porang
Politik

Bisa Bantu Ekonomi Masyaraka..

24 Februari 2021 21:09