6 Dari 7 Vaksin Yang Akan Digunakan Harus Tetap Mendapat EUA BPOM

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net

Pemerintah terus diingatkan untuk memastikan keamanan, efikasi, dan mutu vaksin saat vaksinasi. Terlebih Kementerian Kesehatan akan menggunakan tujuh vaksin Covid-19, yakni Sinovac, Novavax, COVAX, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm dan Pfizer dengan total kebutuhan 426,8 juta dosis.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengingatkan bahwa saat proses vaksinasi gelombang pertama 13 Januari 2021 dilakukan, baru vaksin Sinovac yang sudah memiliki izin edar BPOM dan fatwa halal dari MUI.

"Sementara menurut timeline, Emergency Use Authorization (EUA) vaksin AstraZeneca dari BPOM baru akan keluar April 2021. Sementara Novavac, COVAX dan Pfizer belum ada laporan terkait timeline keluarnya EUA dari BPOM. Meski efikasi di luar negeri sudah muncul, BPOM tetap harus mengeluarkan EUA saat vaksin ini disuntikkan ke publik," terang Mufida kepada wartawan, Minggu (17/1)

Ketua DPP PKS ini mengingatkan, efikasi sinovac di beberapa negara berbeda-beda dengan Indonesia. Sehingga, vaksin lain yang akan digunakan juga mesti melewati standar uji klinis dari BPOM.

"Intinya kita tidak bisa main-main dengan keamanan dan mutu vaksin salah satunya dengan ditunjukkan lewat efikasi dan juga fatwa halal dari MUI," tuturnya.

Wakil Sekretaris Fraksi PKS ini menyebut, informasi yang terang benderang terkait keamanan vaksin di awal akan membuat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

"Jika tahapan dilakukan dengan benar dan terbuka, kepercayaan publik untuk mau menerima vaksin akan terbangun," ujarnya.

Mufida juga meminta proses distribusi vaksin harus melibatkan kesiapan pemerintah daerah. Ia mendapat laporan beberapa daerah tidak memiliki standar tempat penyimpanan vaksin yang memadai.

Terlebih saat ini terjadi banyak bencana alam di Indonesia dan beberapa akses transportasi tertutup. Mufida menekankan, distribusi obat tetap harus menggunakan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

"Mitigasi penyaluran vaksin ini harus memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk bencana alam. Sebab proses distribusi vaksin akan terus berlangsung hingga semester pertama 2022,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Hikmahanto: Rencana Menlu Retno Ke Myanmar Bukan Pengakuan Pada Pemerintahan Kudeta
Politik

Hikmahanto: Rencana Menlu Re..

25 Februari 2021 04:48
SBY: Presiden Jokowi Punya Integritas, Beda Dengan Moeldoko
Politik

SBY: Presiden Jokowi Punya I..

25 Februari 2021 04:04
Singgung Upaya Kudeta, SBY: Dia Hanya Ingin Kekuasaan Semata
Politik

Singgung Upaya Kudeta, SBY: ..

25 Februari 2021 02:17
Gde Siriana: Penularan Covid-19 Nggak Kenal Alasan, Pak Presiden!
Politik

Gde Siriana: Penularan Covid..

25 Februari 2021 00:39
Ketua DPD RI Apresiasi Kinerja Kapolda Jatim Terkait Penanganan Covid-19
Politik

Ketua DPD RI Apresiasi Kiner..

25 Februari 2021 00:01
Survei Membuktikan PDIP Tetap Kokoh
Politik

Survei Membuktikan PDIP Teta..

24 Februari 2021 23:24
Analisa Hifdzil Alim Usai Tangani Sebelas Perkara Hasil Pilkada Di MK
Politik

Analisa Hifdzil Alim Usai Ta..

24 Februari 2021 23:20
SBY: Selama Hayat Dikandung Badan, Saya Jadi Benteng Siapapun Pengganggu Demokrat
Politik

SBY: Selama Hayat Dikandung ..

24 Februari 2021 22:36