Dukung Partai Lokal Aceh, Demokrat Bakal Berjuang Hapus Ambang Batas Parlemen

Aceh memiliki beberapa partai politik lokal mewarnai demokrasi di provinsi tersebut/Net

Revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan tidak memberangus keberadaan partai-partai politik lokal. Seperti halnya keberadaan partai-partai lokal di Aceh yang harus tetap dipertahankan meski dilakukan revisi terhadap UU Pemilu.

“Itu merupakan hasil kesepakatan damai bersama antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang tertuang dalam MoU Helsinki,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Ahad (17/1), dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Karena itu, Partai Demokrat juga berkepentingan agar revisi UU Pemilu memenuhi prinsip-prinsip keadilan politik di Indonesia. Zaky berharap partai politik lain, yang benar-benar prodemokrasi dan prorakyat, sama-sama berusaha memperjuangkan penghapusan ambang batas presiden ini.

Salah satunya adalah penghapusan ambang batas parlemen. Partai Demokrat, lanjut Zaky, menilai peningkatan ambang batas parlemen pun bisa memberangus keberagaman dan keterwakilan masyarakat di parlemen.

Sosok potensial yang memiliki komitmen tegas dan jelas dalam memperbaiki kehidupan politik, memiliki ide-ide alternatif, sering kali tidak berhasil masuk ke parlemen karena partai politik mereka tak mampu memenuhi ambang batas parlemen yang terlalu tinggi.

“Mesti diingat, masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Unsur keberagaman dan keterwakilan ini seharusnya menjadi semangat utama dalam menentukan ambang batas parlemen,” tutur Zaky.

Partai Demokrat juga mengusulkan agar setiap parpol yang lolos ke parlemen memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin.

Mengentalnya polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat Indonesia akibat pemilihan presiden yang hanya mencalonkan dua kandidat, pada Pilpres 2014 dan 2019, harusnya bisa dicegah pada 2024 dengan menghapuskan ambang batas parlemen.

“Memang rekonsiliasi di tingkat elite sudah dilakukan. Tetapi luka mendalam di masyarakat, terutama kalangan akar rumput, terlanjur dalam dan sulit untuk dipulihkan,” jelas Zaky.

Kondisi seperti ini tidak sehat untuk demokrasi Indonesia. Bahkan dia menganggap pihak yang mempertahankan polarisasi dan keterbelahan masyarakat, dengan memaksakan kembali hanya ada dua capres di Pilpres 2024 demi kekuasaan semata, adalah sebuah kejahatan.

Peningkatan ambang batas parlemen, tegas Zaky, hanya akan membuat semakin banyak suara rakyat yang terbuang sia-sia. Merujuk pada Pileg 2014, jika ambang batas parlemen dinaikkan ke 5 persen saja, maka akan ada 19,8 juta suara yang terbuang sia-sia.

Jika ambang batas parlemen menjadi 7 persen, maka Partai Amanat Nasional yang memiliki 6,84 persen suara (9,5 juta suara) dan Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki 4,52 persen suara (6,3 juta), tidak akan lolos.

Berarti, akan ada 29 juta suara sah yang bakal terbuang atau menjadi wasted vote. Ini setara dengan seperlima suara sah di tahun 2019.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kalau Moedoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan
Politik

Kalau Moedoko Berhasil Kudet..

08 Maret 2021 11:59
Dukung AHY Lawan KLB Ilegal, Ratusan Massa Padati Kantor Yasonna Laoly
Politik

Dukung AHY Lawan KLB Ilegal,..

08 Maret 2021 11:48
Di Kantor Yasonna, AHY Tunjukkan 2 Kontainer Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal
Politik

Di Kantor Yasonna, AHY Tunju..

08 Maret 2021 11:46
Didampingi 34 Pimpinan DPD, AHY Kirim Nota Keberatan Ke Kantor Yasonna Laoly
Politik

Didampingi 34 Pimpinan DPD, ..

08 Maret 2021 11:24
Jabatan Ketum Demokrat Versi KLB Ilegal Jadi Permulaan Buruknya Reputasi Moeldoko
Politik

Jabatan Ketum Demokrat Versi..

08 Maret 2021 11:24
Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah
Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten..

08 Maret 2021 11:13
Incar Hattrick Kemenangan Pada 2024, PDIP Jatim Akan Terus Perkuat Akar Rumput
Politik

Incar Hattrick Kemenangan Pa..

08 Maret 2021 10:47
Din Syamsuddin: Keputusan Yang Terbaik Adalah Pemerintah Menolak Keputusan KLB Moeldoko
Politik

Din Syamsuddin: Keputusan Ya..

08 Maret 2021 09:56