Bawaslu Lampung Dilaporkan Ke KPK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Tangkapan layar pelaporan Bawaslu ke KPK oleh KRLUPB/Repro

Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) melaporkan Bawaslu Provinsi Lampung ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atas dugaan penyalagunaan kewenangan atau gratifikasi. Laporan ini telah dilakukan KRLUPB pada Jumat kemarin (15/1).

Sekretaris KRLUPB, Aryanto Yusuf mengatakan, hal yang mendasari pihak pelapor adalah keputusan Bawaslu yang tidak mencerminkan konstruksi hukum yang sebenarnya.

“Tidak mencerminkan antara keputusan dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan tidak mempertimbangkan sama sekali kesaksian Bawaslu kota, KPK kota yang sebetulnya mereka adalah penyelenggaranya langsung yang menyatakan tidak ada masalah,” kata Aryanto kepada Kantor Berita RMOLLampung, Senin (18/1).

Pihaknya juga melihat ada perlakuan yang berbeda di persidangan lainnya. Misalnya kasus Lampung Tengah.

Di Lampeng ada banyak laporan soal politik uang, tapi tidak bisa disangkutkan dengan pasangan calon karena dilakukan oleh pihak lain yang tidak secara langsung bersangkutan atau tidak terdaftar dalam tim kampaye. Sementara di Bandarlampung pihak lain itu dinilai memiliki keterkaitan.

“Kami juga mencontohkan anggapan program pemerintah kota bisa menguntungkan paslon 3, sementara pada saat itu belum ada penetapan calon. Maka kejadian yang sama juga berlaku untuk anak dan mantu presiden yang nyalon di Solo dan Medan. Karena banyak sekali program bantuan presiden ke masyarakat,” paparnya.

Namun, lanjut Aryanto, itu tidak bisa dikaitkan antara program pemerintah pusat dengan pencalonan mereka. Secara hubungan, ada hubungan yang erat antara bapak dengan anak dan menantu.

“Kalau misalnya programnya Herman HN menguntungkan Bunda Eva, maka harusnya bisa diangkat juga programnya Pak Jokowi yang menguntungkan anak dan mantunya. Tapi itu kan tidak bisa digenelarisir seperti itu, termasuk juga di Kota Bandarlampung,” jelasnya.

Sehingga kemudian pihaknya memutuskan untuk melapor ke KPK untuk mencegah potensi korupsi yang lebih besar. Jangan sampai Bawaslu melakukan gratifikasi ke depannya.

“Melihat perkembangan selanjutnya, kemungkinan tidak hanya KPK yang akan kita laporkan, bisa jadi ke lembaga hukum lain,” ujarnya.

Ia berharap laporan tersebut ditindaklanjuti KPK agar terjadi penegakan hukum yang jujur, dilaksanakan dengan cepat dan tegas. Tidak hanya menyangkut penyelenggara, tapi siapapun yang ada potensi dalam pemilihan kepala daerah.

“Tidak hanya calon kepala daerah, tapi cukong politik yang bisa dibongkar dan lain-lain,” jelasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02