Tarik Ulur Waktu Pilkada, Golkar Siapkan Lambertus Maju Pilgub Papua Barat 2022

Ketua DPD Golkar Kota Sorong, Lambertus Jitmau bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan petinggi Golkar lainnya/Ist

Partai Golkar telah menyiapkan Walikota Sorong dua periode, Lamberthus Jitmau bertarung dalam Pilgub Papua Barat 2022 mendatang.

“Sebagai kader Golkar yang sudah teruji dalam percaturan politik di Papua Barat, Lamberthus Jitmau (LJ) sudah membaca arah politik nasional dan menyiapkan diri untuk kontestasi Pilgub Papua Barat," kata politisi senior Golkar Papua Barat, Origenes Nauw dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/1).

Untuk memanaskan mesin politik, komunikasi dengan pimpinan partai di pusat hingga konsolidasi internal dan eksternal di lingkup Papua Barat juga terus dilakukan.

Lamberthus sendiri telah mengantongi putusan Mahkamah Partai Golkar atas gugatannya terkait Musda Provinsi Papua Barat yang dianggap curang. Tidak hanya itu, deklarasi dukungan dari 70% pemilik suara Musda Papua Barat pekan lalu juga menjadi patokan bahwa Lamberthus sudah punya modal cukup untuk bertarung dalam Pilgub Papua Barat.

"Singkatnya adalah jika dinamika politik nasional berujung pada keputusan Pilkada 2022 atau 2023, maka selain petahana, LJ adalah kandidat yang paling siap tempur," tegasnya.

Ia mengamini ada isu yang makin menguat mengenai gelaran pilkada serentak yang didorong dilakukan pada 2024 mendatang. Secara yuridis, kata dia, norma keserentakan Pilkada termuat dalam UU Pilkada 1/2015 yang diubah menjadi UU 6/2020 dan mengatur keserentkan pilkada dengan pemilu 2024.

Dalam pendekatan yang lebih politis, kata dia, pimpinan partai politik di Pusat telah menjadikan hasil pilkada sebagai gambaran kekuatan dalam mengarungi pertarungan Pilpres.

"Maka berdasarkan pandangan tersebut pengaturan hukum pilkada termasuk waktu pelaksanaannya, aspek politis lebih kental dan dominan," sambungnya.

Secara aspek sosiologis, kata Ori, uji coba keserentakan Pemilu sudah dilakukan dalam Pileg Pilpres 2019. Hasilnya, pahlawan di TPS berguguran hingga ratusan orang, serta tidak sahnya surat suara mencapai jutaan.

"Gugurnya petugas-petugas di TPS merupakan bencana dari uji coba menyerentakkan pemilu, bagaimana kita membayangkan 5 surat suara berbeda pada Pemilu 2019? Ditambah lagi dengan surat suara untuk Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota," imbuhnya.

"Menkopolhukam menyatakan akan meninjau ulang regulasi keserentakan pemilu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di akhir jabatannya juga berkomentar tentang pemisahan Pilkada. Paling aktual pernyataan Partai Demokrat yang menghendaki pilkada tetap digelar tahun 2022," tandas mantan anggota DPR Papua Barat ini.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kalau Moedoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan
Politik

Kalau Moedoko Berhasil Kudet..

08 Maret 2021 11:59
Dukung AHY Lawan KLB Ilegal, Ratusan Massa Padati Kantor Yasonna Laoly
Politik

Dukung AHY Lawan KLB Ilegal,..

08 Maret 2021 11:48
Di Kantor Yasonna, AHY Tunjukkan 2 Kontainer Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal
Politik

Di Kantor Yasonna, AHY Tunju..

08 Maret 2021 11:46
Didampingi 34 Pimpinan DPD, AHY Kirim Nota Keberatan Ke Kantor Yasonna Laoly
Politik

Didampingi 34 Pimpinan DPD, ..

08 Maret 2021 11:24
Jabatan Ketum Demokrat Versi KLB Ilegal Jadi Permulaan Buruknya Reputasi Moeldoko
Politik

Jabatan Ketum Demokrat Versi..

08 Maret 2021 11:24
Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah
Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten..

08 Maret 2021 11:13
Incar Hattrick Kemenangan Pada 2024, PDIP Jatim Akan Terus Perkuat Akar Rumput
Politik

Incar Hattrick Kemenangan Pa..

08 Maret 2021 10:47
Din Syamsuddin: Keputusan Yang Terbaik Adalah Pemerintah Menolak Keputusan KLB Moeldoko
Politik

Din Syamsuddin: Keputusan Ya..

08 Maret 2021 09:56