Narasi Populisme Jokowi Diubah Neo-Despotism, Elite Rezim Soeharto Kembali Berkuasa

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Ada perubahan narasi yang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kini memasuki periode kedua.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, pada awal pemerintahan Jokowi, ada upaya pembangunan narasi populisme dengan cara menekankan kepada publik bahwa masalah-masalah negara dapat diselesaikan dengan penguatan lembaga.

"Narasi populisme ini diartikulasikan dengan dimensi teknokratik, tercermin dalam Nawacita," kata Airlangga Pribadi dalam diskusi Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik LP3ES bertajuk 'Despotisme Baru dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia', Senin (18/1).

Namun demikian, narasi populisme tersebut mulai bergeser di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kini didampingi Wakil Presiden KH Maruf Amin.

"Sejak akhir periode pertama, rezim tidak lagi mengartikulasikan dimensi-dimensi populisme, tetapi mulai menerapkan dimensi neo-despotism," tegasnya.

Merujuk tulisan John Keane, Airlangga menyebut neo-despotism didefinisikan sebagai dominasi dari negara untuk membatasi aktivitas warga negara di tengah tatanan politik demokrasi. Neo-despotism ini dilakukan melalui mekanisme politik elektoral, perawatan konstituen, dan proses konsultasi publik yang berkala.

"Indonesia hanya melewati euforia demokrasi yang singkat, setelah itu elite-elite yang diinkubasi selama rezim Soeharto mulai beradaptasi dengan kelembagaan yang baru dan dapat berkuasa," lanjut Airlangga.

Ujungnya, kata dia, hingga tahun 2017, ada ketegangan antara kelompok oligarki yang melakukan okupasi terhadap perubahan institusi.

"Dalam tiga tahun terakhir, hukum dimanfaatkan untuk melemahkan rule of law," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Gudang Alat Produksi Roti dan 4 Unit Kendaraan Ludes Terbakar

Sabtu, 17 April 2021
Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021

Artikel Lainnya

Ahok Belum Berkelas Untuk Jadi Menteri Investasi
Politik

Ahok Belum Berkelas Untuk Ja..

19 April 2021 05:39
Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO
Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produ..

19 April 2021 04:21
Pers Bukan Ancaman Bagi Keluarga Presiden
Politik

Pers Bukan Ancaman Bagi Kelu..

19 April 2021 03:59
Menteri Tjahjo Banyak Pecat ASN Radikal, Fadli Zon: Jangan-jangan Pemerintah Nggak Ngerti Arti Radikalisme
Politik

Menteri Tjahjo Banyak Pecat ..

19 April 2021 03:21
Jangan Terpancing Provokasi Jozeph Zhang, Biarkan Hukum Yang Bicara
Politik

Jangan Terpancing Provokasi ..

19 April 2021 02:55
Walhi Tuding Kerusakan Parah Bencana NTT Karena Peringatan BMKG Hanya Sebatas Normatif
Politik

Walhi Tuding Kerusakan Parah..

19 April 2021 02:42
Berikan Rasa Aman Wisatawan, Menparekraf Dorong Penerapan CHSE Di Situs Wisata Religi
Politik

Berikan Rasa Aman Wisatawan,..

19 April 2021 02:17
Walhi: Apa Yang Terjadi Di NTT Tidak Murni Sebagai Bencana Alam
Politik

Walhi: Apa Yang Terjadi Di N..

19 April 2021 01:23