Pakar: Sistem Barcode Kemasan Vaksin Covid-19 Berguna Cegah Penyelewengan Hingga Korupsi

Barcode pada kemasan vaksin Covid-19/Net

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan barcode dua dimensi di setiap kemasan vaksin Covid-19.

Langkah tersebut diambil Menteri BUMN Erick Thohir, sebagai salah satu upaya menutup celah yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pendistribusian vaksin maupun saat proses vaksinasi Covid-19.

Proses vaksinasi Covid-19 pun akan dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui kode tersebut, setiap pergerakan vaksin menuju masyarakat yang disasar bisa dipantau.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai langkah tersebut sangat tepat sebagai bentuk efisiensi dan efektifitas dari program vaksinasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan distribusi vaksin.

“Menurut saya memang barcode di setiap kemasan vaksin lebih efisiensi dan efektif yang arahnya untuk mencegah korupsi,” ujar Trubus kepada wartawan, Selasa (19/1).

Menurutnya, agar efektif dalam program vaksinasi, pemerintah sebaiknya membuat pemetaan wilayah untuk mendahulukan atau memprioritaskan wilayah yang berkategori merah dibandingkan dengan wilayah berzona hijau.

“Kalau perlu dibuatlah seperti pemetaan untuk wilayah-wilayah yang kategori tinggi itu diprioritaskan, tinggi penularannya, sekarang kan masih PPKM, yang PPKM itu kan ada daerah misalnya Banten saja baru Tangerang Raya, Jawa Barat cuma Depok, Bogor sama Bekasi ditambah Bandung Raya, jadi itu wilayah-wilayah kategori merah, itu menurut saya harus diprioritaskan,” jelasnya.

Selain itu, barcode pada setiap vaksin, kata Trubus, berguna untuk menghindari vaksin illegal yang diselundupkan dari pasar gelap. Sebab permintaan vaksin yang tinggi ada kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencari untung.

“Karena khawatir kita ada vaksin-vaksin yang diselundupkan vaksin ilegal, kadang kita kan pasar gelap selalu mewarnai, jadi ada orang-orang yang mau memanfaatkan, jangan kan itu kemarin saja tes antigen banyak yang dipalsukan. Jadi menurut saya untuk menghindari pemalsuan-pemalsuan kemudian sekaligus mencegah mengenai korupsi dan maladeministrasi,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Terima Audiensi Pengusaha Warteg, Komisi VI FPDIP Minta Satpol PP Lebih Ramah
Politik

Terima Audiensi Pengusaha Wa..

05 Maret 2021 23:33
Ketum PGK: Tidak Boleh Ada Campur Tangan Kekuasaan Untuk Mencaplok Kepemimpinan Parpol
Politik

Ketum PGK: Tidak Boleh Ada C..

05 Maret 2021 23:13
Ketua Majelis Tertinggi Demokrat: Syarat KLB Tidak Terpenuhi
Politik

Ketua Majelis Tertinggi Demo..

05 Maret 2021 22:25
Bandingkan Pengambilalihan PDIP Di Zaman Orba, Saiful Mudjani: Sekarang Ironi Luar Biasa
Politik

Bandingkan Pengambilalihan P..

05 Maret 2021 22:06
SBY: Demokrat Dan Bangsa Indonesia Berkabung
Politik

SBY: Demokrat Dan Bangsa Ind..

05 Maret 2021 22:03
AHY: Sejak Awal, Motif KSP Moeldoko Ingin Mengambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat
Politik

AHY: Sejak Awal, Motif KSP M..

05 Maret 2021 21:39
DPC Demokrat Sukoharjo Usut Kabar Kader Hadiri KLB Ilegal
Politik

DPC Demokrat Sukoharjo Usut ..

05 Maret 2021 20:37
Airlangga Harap Rapimnas Golkar Hasilkan Keputusan Strategis Untuk 2024
Politik

Airlangga Harap Rapimnas Gol..

05 Maret 2021 20:24