Komisi VIII Sebut Penunjukan Langsung Vendor Bansos Sudah Diatur Di Perppu Corona

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily/Net

Penunjukan langsung vendor-vendor penyedia bantuan sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 sebetulnya telah diatur dalam Perppu Corona yang kini telah sah menjadi UU 2/2020.

Selain itu, kondisi awal pandemi Covid-19 di Indonesia mengharuskan penyediaan bansos langsung berbentuk sembako dan dibagikan kepada masyarakat.  

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat menjadi narasumber dalam acara Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Berharap Bansos Turun Tepat Sasaran" pada Selasa (19/1).

"Ya itu kan sesuai dengan Perppu, bahwa memang kebutuhan dasar untuk pemenuhan terhadap program perlindungan sosial itu memang membutuhkan waktu yang cukup cepat," ujar Ace Hasan.

"Jadi memang waktu itu kondisinya mengharuskan adanya ketersediaan bahan-bahan sembako tersebut. Iya (Perppu Corona). Saya kira itu diatur ya soal pengadaan kebutuhan dasar itu," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, sekitar bulan Maret hingga Mei 2020 masyarakat terdampak pandemi Covid-19 membutuhkan bansos yang cepat.

Karena itu, pemerintah tidak mudah untuk bisa menyediakan jutaan paket kebutuhan dasar.

"Dan kenapa pada waktu itu kebutuhannya dalam bentuk natura (bukan dalam bentuk uang melainkan berbentuk barang), pada waktu itu kita masing ingat bahwa semua pada bulan Maret, April, Mei, itu masyarakat semua dirumahkan, tidak boleh keluar, keluar pun dibatasi," bebernya.

"Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan dalam bentuk barang juga. Kalau mereka disediakan dalam bentuk uang pasti mereka akan belanja dulu keluar, sementara di luar enggak ada warung kan," demikian Ace Hasan.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kalau Moedoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan
Politik

Kalau Moedoko Berhasil Kudet..

08 Maret 2021 11:59
Dukung AHY Lawan KLB Ilegal, Ratusan Massa Padati Kantor Yasonna Laoly
Politik

Dukung AHY Lawan KLB Ilegal,..

08 Maret 2021 11:48
Di Kantor Yasonna, AHY Tunjukkan 2 Kontainer Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal
Politik

Di Kantor Yasonna, AHY Tunju..

08 Maret 2021 11:46
Didampingi 34 Pimpinan DPD, AHY Kirim Nota Keberatan Ke Kantor Yasonna Laoly
Politik

Didampingi 34 Pimpinan DPD, ..

08 Maret 2021 11:24
Jabatan Ketum Demokrat Versi KLB Ilegal Jadi Permulaan Buruknya Reputasi Moeldoko
Politik

Jabatan Ketum Demokrat Versi..

08 Maret 2021 11:24
Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah
Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten..

08 Maret 2021 11:13
Incar Hattrick Kemenangan Pada 2024, PDIP Jatim Akan Terus Perkuat Akar Rumput
Politik

Incar Hattrick Kemenangan Pa..

08 Maret 2021 10:47
Din Syamsuddin: Keputusan Yang Terbaik Adalah Pemerintah Menolak Keputusan KLB Moeldoko
Politik

Din Syamsuddin: Keputusan Ya..

08 Maret 2021 09:56