Pemecatan Arief Budiman Sebagai Ketua KPU Jadi Pembahasan Hangat Di Raker Komisi II DPR

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena diduga melanggar kode etik/Net

Pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi pembahasan Komisi II DPR RI dalam rapat kerja bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (19/1).

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia sempat meminta DKPP memberikan penjelasan terkait pemecatan. Bahkan anggota Komisi II Guspardi Gaus mengendus adanya dinamika di internal KPU soal pemberhentian Arief Budiman.

“Pak Arief dikatakan mendampingi ke pengadilan tata usaha, apakah etika yang dimaksud oleh DKPP dan menurut UU itu? Sejauh manakah?” tanya Guspardi dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Apakah etik yang berkaitan dengan prosesi pelaksanaan Pilkada Pemilu dan sebagainya? Atau juga ada ranah di luar itu sehingga ini menjadi perdebatan bagi masyarakat. Terkesan ada dinamika yang tidak pas,” imbuhnya.

Ketua DKPP, Muhammad menjelaskan bahwa pemberhentian Arief Budiman dilakukan pihaknya berdasarkan laporan dari masyarakat.

“Pemberhentian sebagai anggota itu berasal dari laporan masyarakat yang harus kita periksa,” katanya.

Mendengar jawaban tersebut, Ahmad Doli pun meminta DKPP kembali meneliti dan menelaah laporan dari masyarakat yang dinilainya belum tentu bisa bersikap objektif, sehingga berdampak merugikan orang tertentu.

“Bisa saja kita menyuruh orang membuat laporan masyarakat yang kemudian itu belum tentu objektif,” tegas Doli.

Guspardi menimpali pimpinan dengan memcecar Ketua DKPP Muhammad yang hanya beralasan laporan masyarakat dalam memberhentikan Arief Budiman.

“Bisa saja pengaduan itu direkayasa dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi,” tandasnya.

Arief Budiman mendapat sanksi teguran terakhir dan pemecatan sebagai Ketua Umum KPU karena dianggap melanggar Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan DKPP 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Arief dianggap melanggar kode etik karena mendampingi Novida Ginting Manik mendaftarkan gugatan perkara hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta pada 17 April 2019 silam.

Kini, KPU telah menunjuk Ilham Saputra sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua. Keputusan tersebut disampaikan KPU usai menggelar rapat pleno tertutup di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat lalu (15/1).
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Arsul Sani: Pernyataan Presiden Jokowi Sesuai Komitmen Pembentuk UU 19/2019
Politik

Arsul Sani: Pernyataan Presi..

17 Mei 2021 17:54
Arief Poyuono: Ada Oknum DPR Inisial AW Dan AD Jadi Beking Penimbun Gula
Politik

Arief Poyuono: Ada Oknum DPR..

17 Mei 2021 16:44
Temuan Muhammadiyah, Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Covid-19
Politik

Temuan Muhammadiyah, Masih B..

17 Mei 2021 16:12
MCCC Muhammadiyah Apresiasi Masyarakat Tidak Mudik
Politik

MCCC Muhammadiyah Apresiasi ..

17 Mei 2021 16:08
Masih Ada Peluang, Jokowi Sarankan Pegawai KPK Yang Gagal TWK Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
Politik

Masih Ada Peluang, Jokowi Sa..

17 Mei 2021 15:56
Nasib 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Jokowi Sependapat Dengan Putusan MK
Politik

Nasib 75 Pegawai KPK Tidak L..

17 Mei 2021 15:38
Halal Bihalal KPK, Firli Bahuri Sambangi Pegawai Ke Ruang Kerja
Politik

Halal Bihalal KPK, Firli Bah..

17 Mei 2021 15:34
Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Untuk Perbaikan KPK
Politik

Presiden Jokowi: Hasil TWK H..

17 Mei 2021 15:30