Gugatan Pilkada Raja Ampat Terigister Di MK, Ini Dugaan Pelanggaran KPU Dan Petahana

Pilkada Serentak 2020/Net

Hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Raja Ampat telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilkada Serentak 2020.

Gugatan tersebut didaftarkan oleh lembaga pemantau Pilkada Papua Forest Watch, dan terigister di MK pada tanggal 18 Januari 2021 dengan nomor 17/PAN.MK/ARPK/01/2021.

Pjs. Ketua Papua Forest Watch, Richarth Charles Tawaru menjelaskan, dalam permohonan tersebut MK diminta untuk membatalkan hasil Pilkada yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat.

Hasil Pilkada Raja Ampat tertuang di dalam Keputusan KPU nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.

"Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU Raja Ampat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di 24 Distrik di Kabupaten Raja Ampat dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pemantau Pilkada," ujar Richarth dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/1).

Kuasa hukum pemohon, Muhammad Rullyandi mengungkapkan Pilkada Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 merupakan Pilkada dalam keadaan khusus, karena hanya diikuti pasangan calon tunggal yaitu Abdul Faris Umlati-Oridek Iriano Burdam.

Sehingga menurutnya, harus ada Lembaga Pemantau untuk mewakili kepentingan hukum Kolom Kosong. Namun pada kenyataannya, pemohon tidak diberikan legal standing oleh KPU Raja Ampat (termohon) untuk dilibatkan sebagai Pemantau Pilkada.

"Maka sesuai dengan peraturan perundang undangan, Pilkada dalam keadaan khusus, dimana hanya ada calon tunggal wajib mengikut sertakan pemantau sebagai bagian dari proses tahapan pilkada, dari mulai pemungutan suara, hingga perhitungan sampai rekapitulasi suara selesai,” ungkap Muhammad.

“Dengan tidak diterimanya Papua Forest Watch sebagai Pemantau Pilkada Raja Ampat, kami melihat ini sebagai perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh KPU, hal ini juga merupakan pelanggaran Pilkada yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif,” sambungnya.

Selain tidak dilibatkannya pemohon sebagai Pemantau Pilkada, ada 16 pelanggaran Pilkada lain yang mendasari pemohon menggugat ke MK.

“Pelanggaran sangat signifikan, seperti penyelenggara tidak melakukan tugas dengan baik, adanya money politik, ada KPPS mencoblos lebih dari satu kali, intimidasi, keterlibatan ASN, dan banyak lainnya,” jelas Muhammad.

Lebih lanjut, Muhammad menyebutkan gugatan Papua Forest Watch juga memasukkan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Raja Ampat kepada Bawaslu RI dan DKPP RI.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Komisi XI: Target Pertumbuhan 7 Persen Masih Realistis, Walau Butuh Kerja Keras
Politik

Komisi XI: Target Pertumbuha..

19 April 2021 22:46
Gerindra: Jangan Hanya Jelang Pemilu, Partai Politik Juga Harus Hadir Saat Kondisi Rakyat Sulit
Politik

Gerindra: Jangan Hanya Jelan..

19 April 2021 22:14
Kunjungi Kesultanan Sumenep, LaNyalla Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan Se-Nusantara
Politik

Kunjungi Kesultanan Sumenep,..

19 April 2021 21:57
Bukit Algoritma, Budiman Sudjatmiko Sebaiknya Tidak Tersusupi Investasi Umbar Janji
Politik

Bukit Algoritma, Budiman Sud..

19 April 2021 21:40
Indonesia Indikator: Sandiaga Uno Jadi Menteri Paling Diapresiasi Publik Dan Media
Politik

Indonesia Indikator: Sandiag..

19 April 2021 21:19
Jika Anak-Anak Mega Tak Kompak, BG Jadi Alternatif
Politik

Jika Anak-Anak Mega Tak Komp..

19 April 2021 20:50
Protes KH Hasyim Asyari Dihilangkan Dari Kamus Sejarah Indonesia, PKB: Abu Bakar Ba'asyir Malah Ada
Politik

Protes KH Hasyim Asyari Dihi..

19 April 2021 20:43
Fraksi PKB: Program SIPP Strategis Cegah Perilaku Koruptif Kader Parpol
Politik

Fraksi PKB: Program SIPP Str..

19 April 2021 20:17