Banjir Kalsel, Netty: Pemerintah Jangan Kambing Hitamkan Curah Hujan!

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani/Net

RMOL. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan menyampaikan, banjir bandang dahsyat yang terjadi di Kalsel akibat kerusakan hutan yang disebabkan oleh penambangan liar.

Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani meyakini bahwa kerusakan lingkungan akibat penambangan menjadi penyebab banjir yang tak kunjung surut di Kalsel.

"Pemerintah jangan jadikan intensitas curah hujan sebagai kambing hitam. Penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan di hulu akibat lubang galian  penambangan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit," tegas anggota DPR itu dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1).

"Oleh sebab itu, pemerintah jangan lepas tangan, karena persoalannya berawal dari kewenangan pemberian izin galian dan alih fungsi lahan," lanjut Netty.

Berdasarkan laporan LAPAN, alih fungsi lahan terjadi secara signifikan selama 10 tahun terakhir sejak 2010-2020. Luas hutan primer berkurang 13 ribu hektare, hutan sekunder 116 ribu hektare, sawah 146 ribu hektare, dan semak belukar 47 hektare. Sedangkan lahan perkebunan bertambah 219 ribu hektare dengan 650 hektare-nya berada si Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Dari hasil temuan tersebut, Netty memastikan jika banjir bandang itu disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

"Bagaimana tidak banjir jika daerah serapan air makin berkurang karena alih fungsi lahan yang begitu masif tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Setiap yang kita ambil dari alam, pasti alam akan meminta kembali dalam bentuk lain," urainya.

Daridata yang dihimpun Walhi di Kalsel dari 3,7 juta hektar, hampir 50 persen sudah menjadi peruntukan izin tambang dan sawit.

"Bahkan, sampai tahun 2020 ada 814 lubang tambang di Kalsel baik masih aktif maupun sudah ditinggal tanpa reklamasi. Temuan ini saya yakin sudah jamak diketahui pemerintah tapi nihil eksekusi," tandasnya.

Netty meminta pemerintah agar melakukan evaluasi proses perizinan galian tambang dan perkebunan sawit secara menyeluruh di Kalsel dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.

"Lakukan evaluasi sebagai langkah antisipatif. Jangan menunggu bencana, baru ketar-ketir melakukan evaluasi. Pastikan setiap perizinan usaha telah melakukan analisis dampak lingkungan dan pertimbangan lain yang harus dipenuhi. Jangan sampai ada oknum yang memberi jalan singkat untuk pengusaha tapi mengorbankan masyarakat di kemudian hari," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021
Video

RMOL World View • Diplomasi Halal Saat Pandemi

Senin, 08 Maret 2021

Artikel Lainnya

Tidak Cerminkan Kepemudaan, Andriyana: Mustahuddin Ketuaan Jadi Plt Ketum KNPI
Politik

Tidak Cerminkan Kepemudaan, ..

08 Maret 2021 22:52
Demokrat: Seusai Pernyataan Mahfud MD, Kami Berhak Nyatakan KLB Deli Serdang Abal-abal
Politik

Demokrat: Seusai Pernyataan ..

08 Maret 2021 22:34
Koneksi Dengan Bisnis Baik, Andi Arief Yakin Moeldoko Aktor Take Over Demokrat Dengan Transaksional
Politik

Koneksi Dengan Bisnis Baik, ..

08 Maret 2021 22:06
GN Tolak Diajak Kudeta AHY, Gde Siriana: GN Tunjukkan Tetap Jadi Teman Seperjuangan SBY
Politik

GN Tolak Diajak Kudeta AHY, ..

08 Maret 2021 22:05
Komite IV DPD: Bank Syariah Optimis Tumbuh Dan Mampu Lalui Masa Pandemi
Politik

Komite IV DPD: Bank Syariah ..

08 Maret 2021 21:14
Dua Petanda Buruk Akan Menghantui Jokowi Jika Dingin Sikapi Konflik Moeldoko-Demokrat
Politik

Dua Petanda Buruk Akan Mengh..

08 Maret 2021 21:04
Disambangi Ridwan Kamil, Diaz Hendropriyono: Kang Emil Adalah Imam Yang Luar Biasa
Politik

Disambangi Ridwan Kamil, Dia..

08 Maret 2021 20:47
Muslim Butarbutar: Mubes Kosgoro Sebagai Ormas Pendiri Partai Golkar Legal, Wajar Dibuka Airlangga Hartarto
Politik

Muslim Butarbutar: Mubes Kos..

08 Maret 2021 20:29